Banjir Bandang Sitaro Tewaskan 14 Orang, Pemerintah Tetapkan Status Tanggap Darurat

MAKASSAR, KOMPAS—Korban tewas banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Biaro, Sulawesi Utara, bertambah menjadi 14 orang. Pemerintah menetapkan status tanggap darurat hingga 18 Januari nanti.

Berdasarkan data Badan Penangulangan Bencana Daerah Sitaro pada Selasa (6/1/2026), korban tewas di Kecamatan Siau Timur sebanyak 8 orang, di Kecamatan Siau Barat 5 orang, dan 1 di Kecamatan Siau Barat Selatan.  Hingga kini empat warga hilang masih dicari.

Dalam pencarian ini, tim SAR melakukan berbagai upaya untuk menembus lokasi terutama yang terisolasi. Sejumlah ruas jalan juga tertutup material hingga tim harus mencari akses jalan alternatif.

“Saat ini, tim SAR masih melakukan orientasi medan sekaligus mencari dan membuka akses menuju wilayah yang terisolir akibat banjir bandang. Hal ini untuk mempercepat proses penanganan, pencarian, dan evakuasi korban di lokasi terdampak,” kata Humas Kantor SAR Sulawesi Utara Nuriadin Gumeleng, Selasa (6/1/2026).

Dalam operasi ini, tim membawa sejumlah alat utama SAR untuk memudahkan pencarian. Di antara alat yang digunakan adalah drone termal. Alat ini penting untuk pemetaan wilayah-wilayah terdampak. Selain itu sebagai orientasi medan untuk akses SAR.

Sementara itu terkait situasi di wilayah bencana dan cuaca buruk yang masih membayangi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi. Dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2026, status ini mulai berlaku sejak Senin (5/1/2026) hingga 18 Januari nanti.

“Penetapan ini dilakukan sebagai langkah cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi dampak cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat serta aktivitas sosial ekonomi di wilayah Kepulauan Sitaro,” kata Bupati Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit, Senin (5/1/2026).

Dia menambahkan keputusan tersebut juga diambil demi mempercepat penanganan di lapangan serta memastikan seluruh perangkat daerah bergerak secara terpadu.

“Dengan diberlakukannya status tanggap darurat, pemerintah daerah memiliki dasar hukum untuk melakukan langkah-langkah darurat, termasuk mobilisasi personel, peralatan, logistik, serta dukungan lintas sektor guna meminimalkan risiko dan dampak bencana hidrometeorologi,” katanya.

Penetapan status ini juga, tambah bupati, menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah terkait, unsur TNI/Polri, pemerintah kecamatan, kelurahan dan kampung, serta relawan kebencanaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi.

Dia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengikuti arahan pemerintah dan aparat di lapangan, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. “Mari kita saling menjaga dan memperkuat semangat kebersamaan dalam menghadapi situasi ini,” tambahnya.

Banjir bandang di Sitaro terjadi pada Senin (5/1/2026) sekitar pukul 03.00 Wita. Dalam rilis Badan Nasional Penaggulangan Bencana disebut banjir bandang terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut dalam waktu cukup lama.

Banjir bandang menyebabkan jaringan listrik dan telekomunikasi terputus. Sejumlah akses jalan juga tertutup material. Hal ini cukup menyulitkan tim SAR. Kendala lain yang dihadapi di lapangan adalah mobilisasi sumber daya karena hal ini terkait penyesuaian jadwal penyeberangan kapal menuju Kabupaten Kepulauan Sitaro.