Menteri HAM, Natalius Pigai menilai kata ‘reformasi’ harus segera dihilangkan. Menurutnya, kalau kata ‘reformasi’ masih terus digunakan, artinya sedang ada sesuatu yang tidak baik terjadi.
“Kata reformasi kita harus suatu saat itu hilangkan. Selalu istilah kata reformasi itu karena biasanya pasti ada sesuatu yang tidak bagus,” ucap Pigai dalam sambutannya di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan pada Selasa (6/1).
“Sampai kapan kata reformasi itu akan hilang? Sampai kapan Kementerian Reformasi Birokrasi itu akan hilang?” tambah Pigai.
Selain menghilangkan kata ‘reformasi’, Pigai juga menilai suatu saat KPK harus ditiadakan ketika korupsi sudah berhasil diberantas.
“Ya, kita juga suatu saat inginkan KPK tidak boleh ada lagi. Gitu loh, suatu saat,” ucap Pigai.
“Ya, itu kalau perbuatan dan tindakan itu berasal dari atas,” tambahnya.
Ia pun menegaskan bahwa untuk menghilangkan dua hal tersebut, dibutuhkan pimpinan yang berintegritas memberantas perilaku koruptif.
“Kapolri sendiri bilang, ‘Jangan lihat apa penegakan hukum polisinya, tapi apa kata-kata Kapolri dulu’. Ya, kejahatan dimulai dari atas,” ucap Pigai.
“Ikan busuk itu dimulai dari atas. Kalau di atas busuk, di bawah pasti busuk. Ya, dan saya tidak tanggung-tanggung kalau kalau di bawah ada yang busuk, sudah pasti bukan kepalanya yang busuk, memang di bawah ini sudah busuk sendiri,” tambahnya.
Pigai pun menilai para bawahan harus mengikuti pemimpin-pemimpin yang berintegritas tinggi.
“Ya, itu sekadar komitmen-komitmen ini. Ikuti saja apa yang dilakukan pimpinan. Sudah pasti benar. Ikuti saja. Dan saya sudah berlangsung seperti ini selama setahun,” ucap Pigai.
“Mulai Eselon I ke bawah, kalau ada yang sedikit miring kiri kanan, out. Dah, setelah 1 tahun, saya itu orang tidak biasa ganti-ganti orang ya. Saya ini orang yang ya humanis juga, lah ya. Mulutnya aja yang agak kasar. Tapi hatinya humanis,” tambahnya.
