Alasan Amerika Incar Minyak Venezuela: Miliki Cadangan Terbesar Dunia

Amerika Serikat berencana memanfaatkan cadangan minyak Venezuela usai pasukan militer mereka menangkap Presiden Nicolas Maduro di Caracas pada Sabtu (3/1). 

Presiden Donald Trump mendorong perusahaan migas AS masuk Venezuela. “Perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat yang sangat besar, yang terbesar di dunia, masuk, akan menghabiskan miliaran dolar AS, memperbaiki infrastruktur yang rusak parah di Venezuela," kata Trump pada konferensi pers hari Sabtu (3/1). 

Washington berencana bertemu petinggi perusahaan migas AS untuk membahas peningkatan produksi minyak Venezuela. Reuters menyebut hal ini bertujuan agar minyak hasil produksi negara di Amerika Selatan itu dapat diolah di kilang Abang Sam.

Trump juga menawarkan subsidi bagi perusahaan AS yang membangun kembali infrastruktur energi di Venezuela. Menurut analis industri, peningkatan produksi minyak Venezuela terhambat oleh kurangnya investasi, infrastruktur, dan berlakunya sanksi AS.

Berdasarkan data Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, cadangan minyak global mencapai 1,57 triliun barel pada 2024. Dari jumlah tersebut 19% atau 303,22 miliar barel cadangan minyak berada di wilayah Venezuela. Negara Amerika Latin ini tercatat sebagai pemilik cadangan paling banyak, melampaui Arab Saudi.

Menurut Departemen Energi pemerintah AS, sebagian besar cadangan minyak di Venezuela terdiri atas minyak berat di wilayah Orinoco. Jenis minyak ini membutuhkan biaya produksi yang mahal meskipun teknik produksi yang digunakan relatif sederhana.

Venezuela merupakan salah satu anggota OPEC. Kelompok ini didirikan bersama Iran, Irak, Kuwait, dan Arab Saudi pada 1960. 

Negara Amerika Latin itu memang memiliki catatan kejayaan dalam hal produksi minyak. Pada 1970, Venezuela mampu memproduksi 3,5 juta barel minyak per hari (bph). Kala itu jumlah tersebut mewakili lebih dari 7% produksi minyak global. 

Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah produksi minyak mereka terus menurun. Misalnya, pada 2010 jumlah  sudah di bawah 2 juta bph. Angkanya bahkan terus merosot hingga menyisakan jumlah produksi 1,1 juta bph pada tahun lalu atau hanya mewakili 1% produksi global. 

Saat produksi minyak sedang moncer, pemerintah Venezuela memutuskan untuk melakukan nasionalisasi industri minyak mereka. Hal ini dilakukan melalui pembentukan perusahaan Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA) pada 1970an.

Dikutip dari berbagai sumber, PDVSA terlibat dalam proses eksplorasi, pengolahan, pemasaran minyak, termasuk juga industri petrokimia dan gas alam. Pada 1990-an Venezuela akhirnya membuka peluang investasi asing di sektor minyak yang dilakukan di bawah kepemimpinan Hugo Chavez.

Sembilan tahun berselang, pada 1999 Venezuela mewajibkan kepemilikan mayoritas PDVSA atas seluruh proyek minyak. Kondisi ini membuat aset Exxon serta Conocophillips disita dan mereka meninggalkan Venezuela pada tahun 2000-an.  Hanya Chevron sebagai satu-satunya perusahaan minyak AS yang tetap beroperasi di Venezuela.

Saat ini, perusahaan tersebut memiliki lisensi terbatas dari Departemen Keuangan AS untuk beroperasi dalam empat usaha patungan dengan PDVSA. Chevron menyumbang sekitar seperempat dari produksi minyak Venezuela.

Selain Chevron, ada beberapa perusahaan minyak asing yang beroperasi di Venezuela. Seperti Repsol dari Spanyol, Eni dari Italia, dan Maurel et Prom dari Prancis.

Perusahaan lain, termasuk TotalEnergies, telah meninggalkan Venezuela. Di saat yang bersamaan Shell berupaya kembali ke Venezuela untuk memanfaatkan sumber daya gasnya yang melimpah. Sementara itu, perusahaan minyak milik negara Rusia, Rosneft, memindahkan asetnya di negara tersebut ke perusahaan lain yang tidak dikenai sanksi .

Amerika Serikat sempat merupakan pembeli utama minyak Venezuela. Hal ini berakhir sejak Washington memberlakukan sanksi pada 2019. Kondisi ini membuat Cina akhirnya menjadi negara tujuan ekspor minyak Venezuela dalam sedekade terakhir.

Reliance Industries India juga merupakan pembeli minyak Venezuela yang signifikan setelah sanksi minyak AS diberlakukan. Namun perusahaan tersebut menjaga jarak dalam beberapa tahun terakhir karena risiko sanksi AS.

Hubungan antara Washington dan Caracas merosot tajam setelah Hugo Chavez naik sebagai Presiden Venezuela. Tokoh sayap kiri ini meraih kekuasaan pada 1999. Lima tahun berselang, Presiden AS George W Bush melarang penjualan senjata dan peralatan militer buatan negaranya ke Venezuela dengan alasan memerangi teorirsme.

Pada 2010, kedua negara memutuskan tidak lagi memiliki duta besar di ibu kota masing-masing. Setelah Chavez meninggal dunia pada 2013, Nicolas Maduro meraih kekuasaan. Presiden AS Barack Obama lalu menjatuhkan sanksi terhadap pejabat tinggi Venezuela pada akhir 2014 dan awal 2015. Washington ketika itu menuduh Caracas melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam penindakan demonstran penentang Maduro. 

Pada 2017, Presiden AS Donald Trump menjatuhkan sanksi keuangan kepada beberapa pejabat Venezuela. Aset Maduro di AS bahkan kena pembekuan usai dirinya membentuk Majelis Konstituen untuk meniadakan parlemen. 

Maduro dan beberapa pengikutnya didakwa di AS pada 2020 dengan tuduhan narkoterorisme. Washington menawarkan hadiah US$ 15 juta untuk informasi penangkapan Maduro. Pada Agustus 2025, angka hadiah itu naik menjadi US$ 50 juta. Washington menuduh Maduro memimpin Kartel Matahari, yang terkait perdagangan narkoba. 

Pada 2019, Washington melakukan embargo minyak terhadap Venezuela. Sanksi ini sempat melonggar untuk mengimbangi kekurangan minyak mentah Rusia yang menginvasi Ukraina.

Namun, AS kembali memperketat sanksi minyak itu pada tahun lalu setelah Maduro gagal memenuhi komitmennya untuk mengadakan pemilihan presiden yang adil. Hingga akhirnya pada awal tahun ini AS melakukan serangan udara di Caracas dan langsung menangkap Maduro dan istrinya.