Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025.
IDXChannel - Pemerintah melanjutkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun pada 2026.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.
"Bahwa agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, pemerintah memberikan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026," demikian bunyi beleid tersebut, dikutip Selasa (6/1/2026).
Dalam Pasal 2 peraturan tersebut disebutkan bahwa PPN rumah tapak yang memenuhi persyaratan ditanggung pemerintah, merupakan bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor.
Sementara syarat PPN satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah, merupakan satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian.
PPN DTP sebesar 100 persen berlaku untuk pembelian rumah tapak dengan harga jual hingga Rp2 miliar, atau satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.
Adapun insentif ini hanya dapat dimanfaatkan satu orang untuk satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun selama periode insentif, yaitu hingga 31 Desember 2026.
Namun, apabila masyarakat membatalkan pembelian rumah yang transaksinya dilakukan sebelum 1 Januari 2026, fasilitas PPN DTP tidak bisa diterapkan untuk pembelian unit rumah yang sama.
Insentif PPN DTP untuk pembelian rumah sudah diimplementasikan sejak 2023 dengan besaran yang berbeda.
Pada tahun lalu, pemerintah menanggung 100 persen PPN untuk penyerahan unit pada 1 Januari-30 Juni 2025. Sementara untuk penyerahan unit pada 1 Juli hingga 31 Desember 2025, insentif PPN DTP yang diberikan sebesar 50 persen.
Namun, pada Agustus 2025, pemerintah memutuskan memperpanjang besaran insentif 100 persen hingga Desember 2025.
(NIA DEVIYANA)
