Jakarta, VIVA – Partai Demokrat menyatakan mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Demokrat menilai mekanisme tersebut menjadi bahan pertimbangan karena bisa memperkuat efektivitas pemerintahan daerah.
"Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Januari 2026.
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Herman menegaskan partainya selalu berada dalam barisan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah.
Ia menilai Pilkada melalui DPRD merupakan sistem yang sah dalam demokrasi Indonesia.
"Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia," kata dia.
Meski demikian, pembahasan mekanisme Pilkada dipilih melalui DPRD harus dipersiapkan secara matang dan dikaji lebih dalam. Karena, kata dia, Pilkada juga menyangkut kepentingan rakyat.
Herman berharap agar mekanisme tersebut dapat dibahas secara transparan dan terbuka kepada publik.
"Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik, agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi," ujar Herman.
"Bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas, apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara," sambungnya.
Ihwal pilkada lewat DPRD ini diusulkan oleh Partai Golkar. Hal itu sebagaimana salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 partai tersebut.
- vstory
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam siaran pers, Minggu, 21 Desember 2025 mengatakan rekomendasi itu disampaikan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.
