Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menghormati pendapat partai politik terkait pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dia menyebut pembahasan nantinya di DPR terbuka untuk berdiskusi.
Adapun Eddy menanggapi pernyataan elite PDIP yang menolak usulan kepala daerah dipilih melalui DPRD. Eddy mengatakan setiap partai memiliki prinsip masing-masing.
"Nah, saya kira untuk dinamika seperti itu, kan di mana saja terjadi, untuk isu-isu tertentu kan masing-masing partai memiliki standing position gitu ya. Kami tentu menghormati posisi masing-masing dan semua partai," kata Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2026).
Wakil Ketua Umum PAN ini mengatakan peluang berdiskusi terkait sistem pilkada di Indonesia terbuka lebar. Dia menekankan kepentingan masyarakat untuk selalu didahulukan.
"Tetapi inilah, apa, terbuka ruang untuk kita lakukan diskusi, dialog, dan saya kira dengan adanya dialog itu kita mencari titik temu," kata Eddy.
"Titik temu di antara semua pemangku kepentingan dengan tujuan satu ya, kita mendahulukan kepentingan daripada masyarakat di atas segala-galanya, gitu," sambungnya.
Ia menyebut politik transaksional saat Pemilu 2024 sangat terasa. Eddy berharap nantinya ada payung hukum yang mampu meminimalkan politik uang dalam sistem politik di Tanah Air.
"Jadi kita melihat bahwa Undang-Undang Pemilu itu merupakan sebuah undang-undang yang memang perlu dilakukan evaluasi. Karena kondisi yang senantiasa berubah di lapangan. Eh, terutama kita saksikan di Pemilu 2024 kemarin itu money politics dan politik apa namanya, politik pemilu mahal, itu sangat terasa," ujar Eddy Soeparno.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menanggapi pilkada langsung yang dinilai tak efektif. Deddy mempertanyakan apakah Indonesia ingin kembali ke masa lalu saat rakyat tidak terlibat dalam memilih pemimpinnya.
"Pertanyaannya, apakah kita mau mundur ke belakang di mana rakyat tidak terlibat dalam memilih pemimpin mereka? Bangsa-bangsa lain terus berusaha memperbaiki peradaban demokrasi mereka, kenapa kita justru ingin kembali dipangku oleh adab masa lalu yang buruk?" ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (23/12).
Hal senada disampaikan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, yang menilai jika kepala daerah dipilih DPR benar terjadi, rakyat akan marah. Andreas mengusulkan lebih baik pemilihan langsung yang saat ini berjalan dibenahi.
"Dalam sistem demokrasi, berlaku hukum yang tidak tertulis: 'apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil kembali'. Perubahan sistem pemilihan kita, memang cenderung terlalu cepat, dari tidak langsung oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat," kata Andreas kepada wartawan, Rabu (31/12).
(dwr/ygs)
