Fenomena Lazy Bank dan Kredit Nganggur, Ekonom Kritik Kebijakan Fiskal Purbaya

Bisnis.com, JAKARTA — Polemik tingginya fasilitas kredit yang menganggur (undisbursed loan) hingga fenomena lazy bank kembali mencuat seiring pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan bank lebih senang parkir dana ke surat berharga dibandingkan menyalurkan pinjaman. 

Perbedaan pandangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai akar persoalan melambatnya penyaluran kredit ke sektor riil, apakah lebih disebabkan oleh perilaku perbankan yang cenderung berhati-hati atau justru lemahnya kepercayaan dunia usaha terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai stagnasi penyaluran kredit perbankan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah likuiditas. 

Menurutnya, fenomena lazy bank atau bank yang lebih memilih memarkir dana di instrumen aman seperti surat berharga negara (SBN), merupakan masalah struktural yang telah berlangsung lama dan berkaitan erat dengan melemahnya kepercayaan dunia usaha.

Bhima merespons pernyataan Purbaya yang menepis anggapan bahwa tingginya fasilitas kredit yang belum ditarik (undisbursed loan) mencerminkan lemahnya permintaan kredit dan menilai perbankan cenderung enggan menyalurkan kredit karena lebih nyaman mengejar kepastian imbal hasil melalui instrumen keuangan.

“Ini seperti kucing dan tikus. Bank banyak parkir di SBN selain karena imbal hasilnya tinggi, juga karena risiko dunia usaha meningkat. Akhirnya bank jadi lazy bank, malas menyalurkan kredit ke sektor riil,” ujar Bhima kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Namun dari sisi dunia usaha, Bhima menilai rendahnya penarikan komitmen kredit juga tidak lepas dari menurunnya kepercayaan terhadap arah kebijakan fiskal. 

Pelaku usaha, kata dia, belum sepenuhnya yakin terhadap efektivitas belanja negara, termasuk sejumlah program pemerintah yang dinilai boros anggaran tetapi berdampak ekonomi terbatas.

Selain itu, Bhima mempertanyakan kebijakan penambahan likuiditas sekitar Rp200 triliun kepada perbankan, padahal fenomena kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit telah berlangsung dalam satu dekade terakhir. Dalam periode tersebut, perbankan dinilai lebih memilih memarkir dana ketimbang menyalurkannya ke sektor produktif.

“Kalau dari awal sudah tahu bank cenderung malas menyalurkan kredit, tambahan likuiditas bukan jawabannya. Apalagi pada akhirnya Rp76 triliun ditarik kembali untuk kebutuhan cashflow APBN,” katanya.

Dia juga menyoroti faktor non-ekonomi yang dinilai ikut menekan iklim usaha, mulai dari masuknya pendekatan militeristik ke sektor ekonomi hingga kebijakan yang kurang transparan. Kondisi tersebut, menurut Bhima, menciptakan climate of fear di kalangan pengusaha dan mempersempit ruang sektor swasta.

“Kebijakan yang tidak transparan dan kesan kriminalisasi pelaku usaha membuat dunia usaha semakin berhati-hati. Ini menekan permintaan kredit yang berkualitas,” jelasnya.

Dari sisi kebijakan fiskal, Celios mendorong evaluasi menyeluruh pada 2026, termasuk efisiensi anggaran daerah, sentralisasi fiskal di pemerintah pusat, serta lambatnya pencairan belanja negara. Bhima menilai kesalahan kebijakan fiskal pada 2025 tidak seharusnya dilanjutkan.

Dia juga memandang stimulus fiskal masih bersifat parsial dan belum menyasar kelas menengah yang menyumbang lebih dari 68% konsumsi rumah tangga nasional. Menurutnya, stimulus yang tidak menyentuh basis konsumsi utama akan sulit mendorong permintaan kredit dan pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang dunia usahanya lagi hati-hati, lagi khawatir kalau disuruh menyalurkan kredit, nanti jadi NPL yang akan meningkat. Jadi Purbaya juga harus introspeksi dari sisi otoritas moneternya juga harus bisa mendongkrak laju pertumbuhan kredit," tegasnya. 

Terkait perbankan, Bhima membuka opsi perlunya disinsentif bagi bank yang terlalu besar menempatkan dana di SBN, misalnya melalui pengetatan likuiditas atau penyesuaian instrumen moneter Bank Indonesia. Meski demikian, dia mengakui bank akan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian di tengah risiko kenaikan kredit bermasalah.

Sebagai pengingat, Purbaya sebelumnya mengungkapkan dari total dana pemerintah sebesar Rp276 triliun yang sempat ditempatkan di perbankan, sebesar Rp75 triliun telah ditarik untuk kebutuhan belanja rutin kementerian dan lembaga (K/L). Sementara itu, sekitar Rp200 triliun masih tetap disimpan di perbankan.

Purbaya menjelaskan penarikan dana tersebut tidak berdampak negatif terhadap uang beredar karena dana langsung dibelanjakan kembali dan masuk ke sistem perekonomian.

“Buat belanja rutin kementerian lembaga. Jadi saya tarik seperti ditarik dari sistem tapi langsung dibelanjain lagi, jadi langsung masuk ke sistem perekonomian,” ujarnya kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia, Jumat (2/1/2026).

Menurutnya, belanja pemerintah justru memberikan dampak positif bagi aktivitas ekonomi melalui efek pengganda (multiplier effect), baik di tingkat pusat maupun daerah. 

“Malah harusnya lebih bagus karena ada dampak multiplier dari belanja pemerintah, pusat maupun daerah. Jadi itu enggak apa-apa,” kata Purbaya.

Adapun, pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI pada 12 September 2025. Kemudian, pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025. 

Seiring dengan hal itu, Purbaya sebelumnya secara terbuka mengakui bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah di sistem perbankan belum memberikan daya dorong terhadap perekonomian secepat yang diperkirakan. Purbaya mengungkapkan bahwa realisasi dampak kebijakan tersebut meleset dari estimasi awalnya. 

Menurutnya, mesin ekonomi seharusnya bisa berpacu lebih kencang dengan guyuran likuiditas jumbo tersebut, tetapi transmisi ke sektor riil ternyata berjalan lambat.  

Dia sempat menyatakan dampak jurusnya itu akan terasa dalam sebulan. Kendati demikian, pertumbuhan kredit perbankan masih stagnan di angka 7%-an setelah dua bulan. 

"Dampak kebijakan injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu tidak seoptimal yang saya duga, saya estimasi sebelumnya. Harusnya ekonomi lari lebih cepat," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025). 

Sebelumnya, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai jurus Purbaya itu belum cukup ampuh menekan tingginya biaya dana (cost of fund). 

Sepanjang tahun ini, penurunan suku bunga kredit perbankan masih berada di level 8,96% per November 2025. Padahal, suku bunga kebijakan alias BI rate sudah di level 4,75%. 

Ajib menjelaskan tingginya suku bunga kredit itu buat ruang gerak pengusaha untuk ekspansi bisnis menjadi terbatas. Dia mengungkapkan berdasarkan survei internal Apindo, sebanyak 43,05% pelaku usaha mengeluhkan tingkat suku bunga kredit perbankan yang masih terlalu tinggi.

"Harapan dunia usaha ke depan tidak terjadi paradoks, likuiditas dana perbankan semestinya bisa berbanding lurus dengan tingkat kucuran kredit dan pertumbuhan ekonomi," ujar Ajib dalam keterangannya, Rabu (24/12/2025). 

Ajib menyoroti tiga tantangan struktural yang membuat akses modal seret dan permintaan kredit lesu. Salah satunya yakni faktor high cost of capital alias biaya modal tinggi. Ajib menilai daya saing suku bunga Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan rekan sekawasan seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja.