Konflik AS vs Venezuela, Pemerintah Diminta Siaga Lindungi WNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia diminta mengutamakan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di tengah eskalasi politik yang terjadi di Venezuela.

Situasi politik di Venezuela mulai memanas di awal tahun ini usai Presiden Nicolas Maduro ditangkap oleh Amerika Serikat dan dibawa ke pengadilan federal di New York.

Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri RI yang aktif memantau kondisi serta keamanan seluruh WNI di Venezuela.

“Langkah proaktif pemerintah melalui pemantauan intensif dan komunikasi berkelanjutan dengan WNI merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya di luar negeri,” ujar Yudha, dalam keterangannya, Selasa (6/1/2025).

Baca juga: Pemerintah Sebut Konflik Venezuela Tak Ganggu Perundingan Tarif Impor AS-Indonesia

Yudha menilai, pemerintah perlu terus memperkuat pendataan WNI secara real-time, meningkatkan kewaspadaan, serta menyiapkan skenario kontingensi.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=evakuasi wni, Perlindungan WNI, konflik AS dan Venezuela, Keselamatan WNI Venezuela, Politik Venezuela&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wNy8wNjU1NDkwMS9rb25mbGlrLWFzLXZzLXZlbmV6dWVsYS1wZW1lcmludGFoLWRpbWludGEtc2lhZ2EtbGluZHVuZ2ktd25p&q=Konflik AS vs Venezuela, Pemerintah Diminta Siaga Lindungi WNI§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Pemerintah juga diminta menyiapkan evakuasi apabila situasi keamanan di Venezuela memburuk.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, pengalaman krisis di berbagai kawasan dunia menunjukkan bahwa kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci utama dalam mitigasi risiko keselamatan WNI.

“Perlindungan WNI tidak boleh bersifat reaktif. Negara harus selalu satu langkah lebih siap,” tegas dia.

Yudha menekankan, krisis yang ada di Venezuela harus menjadi pengingat, khususnya soal strategis stabilitas politik, ketahanan nasional, dan diplomasi yang bermartabat.

Baca juga: Manuver AS ke Venezuela dan Pelajaran Penting bagi Indonesia

Ia menilai, penyelesaian konflik internasional harus ditempuh melalui dialog dan mekanisme multilateral, bukan intervensi sepihak.

Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI ini pun meminta pemerintah Indonesia berperan aktif di forum internasional seperti PBB dan Gerakan Non-Blok guna mendorong de-eskalasi konflik dan perlindungan warga sipil.

Yudha menegaskan Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, menjunjung tinggi kedaulatan negara, serta memastikan kehadiran negara dalam melindungi setiap WNI.

“Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, keselamatan WNI, ketahanan nasional, dan diplomasi damai harus menjadi fondasi utama kebijakan luar negeri Indonesia,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya ditangkap oleh Amerika Serikat (AS), pada Sabtu (3/1/2026) dini hari.

Baca juga: Arahan Prabowo untuk Para Menteri di Awal 2026: Kerja Cepat hingga Jangan Korupsi

Penangkapan diawali dengan serangan oleh pasukan AS.

AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah itu, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke AS.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Trump telah mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan dan menuduhnya mendukung kartel narkoba.

Trump menuduh Maduro dan kartel narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS yang terkait dengan penggunaan narkoba ilegal.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang