Bitung, Sulawesi Utara (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memprioritaskan pemberian kuota bahan bakar minyak (BBM) termasuk Jenis BBM Tertentu (JBT/BBM subsidi) untuk mendorong konektivitas antarwilayah melalui berbagai moda angkutan umum.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas saat ditemui di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (6/1) malam, mengatakan hal itu senada dengan angkutan umum berkapasitas besar seperti kapal laut yang dikelola PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) yang semakin diminati masyarakat.
“Ini menjadi prioritas karena ini salah satu penguatan untuk pelayanan masyarakat di wilayah daerah kepulauan, lintas kabupaten-provinsi yang sulit untuk ditempuh dengan angkutan darat,” kata Wahyudi.
Tak hanya menjadi sarana transportasi yang efektif dalam menghubungkan kepulauan, Wahyudi menilai masyarakat semakin tertarik menggunakan kapal laut karena lebih efisien dari segi biaya.
“Ini (kapal Pelni) menjadi pilihan bagi masyarakat yang benar-benar ingin menikmati perjalanan serta ingin mendapatkan saving dari biaya, dibandingkan (berpergian) dengan menggunakan pesawat udara,” ujar dia.
Adapun BPH Migas sendiri telah memberikan kuota BBM subsidi untuk kapal penumpang PT Pelni sebesar 181.431 kiloliter tahun ini.
Angka itu meningkat dua persen dibandingkan realisasi pemanfaatan BBM subsidi tahun 2025 mencapai 177.930 kiloliter.
“Kesiapan BPH Migas memberikan kuota tahun 2026 setahun 181.431 kiloliter. Artinya, dalam rangka kebutuhan bulan-ke-bulan itu nanti ada prognosa, dan prognosa ini kita integrasikan dengan Pertamina Patra (Niaga) sebagai badan usaha pelaksana penugasan,” kata Wahyudi.
Ia mengatakan berharap dengan pemberian kuota BBM subsidi yang meningkat tahun ini dapat sekaligus mendongkrak kinerja dan layanan angkutan umum seperti kapal penumpang Pelni.
“Semoga layanan PT Pelni dengan pemanfaatan BBM subsidi yang telah disiapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Kalau (nanti) memang ada perubahan (rute dan kebutuhan kuota baru), BPH selalu ingin dan siap mendukung atas perubahan tersebut dan (pastikan) BBM subsidi optimal untuk masyarakat,” ujar Wahyudi.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas saat ditemui di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (6/1) malam, mengatakan hal itu senada dengan angkutan umum berkapasitas besar seperti kapal laut yang dikelola PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) yang semakin diminati masyarakat.
“Ini menjadi prioritas karena ini salah satu penguatan untuk pelayanan masyarakat di wilayah daerah kepulauan, lintas kabupaten-provinsi yang sulit untuk ditempuh dengan angkutan darat,” kata Wahyudi.
Tak hanya menjadi sarana transportasi yang efektif dalam menghubungkan kepulauan, Wahyudi menilai masyarakat semakin tertarik menggunakan kapal laut karena lebih efisien dari segi biaya.
“Ini (kapal Pelni) menjadi pilihan bagi masyarakat yang benar-benar ingin menikmati perjalanan serta ingin mendapatkan saving dari biaya, dibandingkan (berpergian) dengan menggunakan pesawat udara,” ujar dia.
Adapun BPH Migas sendiri telah memberikan kuota BBM subsidi untuk kapal penumpang PT Pelni sebesar 181.431 kiloliter tahun ini.
Angka itu meningkat dua persen dibandingkan realisasi pemanfaatan BBM subsidi tahun 2025 mencapai 177.930 kiloliter.
“Kesiapan BPH Migas memberikan kuota tahun 2026 setahun 181.431 kiloliter. Artinya, dalam rangka kebutuhan bulan-ke-bulan itu nanti ada prognosa, dan prognosa ini kita integrasikan dengan Pertamina Patra (Niaga) sebagai badan usaha pelaksana penugasan,” kata Wahyudi.
Ia mengatakan berharap dengan pemberian kuota BBM subsidi yang meningkat tahun ini dapat sekaligus mendongkrak kinerja dan layanan angkutan umum seperti kapal penumpang Pelni.
“Semoga layanan PT Pelni dengan pemanfaatan BBM subsidi yang telah disiapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Kalau (nanti) memang ada perubahan (rute dan kebutuhan kuota baru), BPH selalu ingin dan siap mendukung atas perubahan tersebut dan (pastikan) BBM subsidi optimal untuk masyarakat,” ujar Wahyudi.
