Penulis: Fityan
TVRINews – Jenewa
Raih 34 suara di Jenewa, Indonesia dipercaya pimpin agenda hak asasi manusia internasional tahun 2026 .
Indonesia resmi ditetapkan sebagai nomine tunggal dari kawasan Asia-Pasifik (APG) untuk menduduki posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2026.
Keputusan ini diambil setelah melalui proses pemungutan suara dalam pertemuan Asia-Pacific Group yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 23 Desember 2025 lalu.
(Pemilihan anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) pada siding PBB (Foto: United Nation)
Indonesia berhasil mengamankan dukungan mayoritas dengan meraih 34 suara dari total 47 negara yang hadir, mengungguli Thailand yang memperoleh 7 suara. Sementara itu, empat negara menyatakan abstain dan dua suara lainnya dinyatakan tidak sah.
Keberhasilan ini menandai tonggak sejarah baru bagi diplomasi luar negeri Indonesia. Sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia nantinya akan memegang peran strategis dalam menavigasi agenda global, memimpin persidangan, serta bertindak sebagai mediator di tengah polarisasi kepentingan antarnegara anggota.
Strategi Diplomasi dan Pendekatan Bilateral
Menteri HAM RI, Natalius Pigai, mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari strategi diplomasi yang terukur.
Alih-alih menggunakan retorika publik, Indonesia memilih jalur penguatan hubungan bilateral dan dialog substantif dengan sejumlah negara kunci.
"Kami menempuh pendekatan melalui konsolidasi kepercayaan dan hubungan yang bersahabat. Kunjungan resmi ke berbagai negara seperti Australia, Thailand, Laos, hingga Qatar pada akhir tahun 2025 menjadi bagian dari langkah sistematis kami," ujar Pigai dalam keterangannya dilaman resmi Kemenham Rabu 7 Januari 2026.
Ia juga menambahkan bahwa mekanisme pemungutan suara menjadi jalan akhir yang demokratis setelah proses negosiasi bilateral dengan Thailand tidak mencapai titik temu, mengingat kedua negara memiliki komitmen kuat untuk mencalonkan diri.
Peran Diplomat Senior dan 'Bridge Builder'
Selain jalur formal, Indonesia juga mengoptimalkan pengaruh para diplomat senior. Pigai menyebut peran signifikan Makarim Wibisono, mantan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, yang secara intensif membangun dukungan di sela-sela pertemuan anggota Dewan HAM.
Salah satu momentum penentu terjadi saat kunjungan ke Qatar, di mana komunikasi tingkat tinggi berhasil memfasilitasi dialog dengan perwakilan negara-negara Asia-Pasifik. Langkah ini mempertegas kesiapan Indonesia untuk memimpin lembaga tersebut secara konstruktif.
"Kemenangan ini adalah manifestasi dari kepercayaan kawasan terhadap posisi Indonesia sebagai bridge builder. Kami berkomitmen menjembatani perbedaan pandangan dan memajukan agenda HAM secara objektif serta inklusif," pungkas Pigai.
Saat ini, Indonesia masih menjalankan mandatnya sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Dengan penetapan sebagai nomine ini, Indonesia kini bersiap memasuki fase kepemimpinan global yang diharapkan mampu menjaga efektivitas dan kredibilitas penegakan HAM di tingkat internasional.
Editor: Redaksi TVRINews
