jpnn.com - Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) Prof. Dr. Tuntas Subagyo menilai kedaulatan rakyat di Indonesia yang semakin tereduksi dan kerap hanya menjadi jargon politik semata.
Menurut dia, sebagai negara yang lahir dari semangat anti-kolonialisme, Indonesia sejatinya dibangun di atas fondasi kedaulatan rakyat.
BACA JUGA: Viral Video Mesum di Pos Polisi Tulungagung, AKP Taufik Bilang Begini
Namun, dalam praktiknya, penguasaan atas ekonomi, energi, kekayaan alam, hingga arah pembangunan justru menjauh dari tangan rakyat.
“Persoalan utama bangsa ini bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi siapa yang berdaulat atas hasil pertumbuhan itu,” ucap Tuntas dalam keterangannya, Selasa (6/1).
BACA JUGA: Presiden Prabowo: Kritik Boleh, tetapi Fitnah Itu Tidak Bagus
Dia menegaskan selama hasil pembangunan hanya dinikmati segelintir elite dan konglomerat, maka cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi akan terus menjadi utopia.
Tuntas menjelaskan bahwa kedaulatan bangsa bukan konsep abstrak, melainkan sesuatu yang nyata dan terukur, terutama dalam penguasaan negara atas sektor-sektor strategis.
BACA JUGA: Setelah Buka-bukaan soal Kekayaan, Nadiem Bingung dengan Dakwaan
Dalam kedaulatan ekonomi, Indonesia masih menghadapi paradoks besar karena sumber daya alam melimpah, tetapi nilai tambahnya justru dinikmati pihak lain.
“Kita negara agraris, tetapi masih bergantung pada impor pangan. Produk UMKM sering kalah oleh barang impor murah, sementara rantai produksi dikuasai korporasi besar. Ini bukti ekonomi nasional belum sepenuhnya berpihak pada rakyat,” jelasnya.
Dia juga menyoroti lemahnya kedaulatan energi nasional. Menurut Tuntas, negara dengan cadangan energi besar seharusnya memiliki kontrol penuh atas produksi dan distribusi energi.
Namun, pada kenyataannya, kebijakan energi kerap tunduk pada kepentingan modal besar dan logika pasar global.
“Akibatnya, rakyat harus menanggung harga mahal karena harga BBM sensitif terhadap geopolitik dunia, sementara keuntungan energi justru mengalir ke luar negeri atau hanya dinikmati segelintir pemain,” tutur Tuntas.
Persoalan serupa, lanjut Tuntas, terjadi pada pengelolaan kekayaan alam. Dia menilai selama puluhan tahun tambang, hutan, dan laut Indonesia dikuasai secara sistematis oleh korporasi besar, baik secara legal maupun ilegal.
“Rakyat di sekitar tambang tetap miskin, lingkungannya rusak. Hutan gundul memicu banjir dan longsor, nelayan lokal tersingkir. Negara sering hadir terlambat, bahkan kadang justru menjadi fasilitator perampasan itu,” kata dia.
Dalam sektor pertahanan dan keamanan, Tuntas menegaskan kedaulatan tidak cukup dimaknai sebagai kekuatan militer semata.
Perlindungan dari ancaman nonmiliter seperti krisis pangan, energi, penyelundupan, illegal fishing, hingga pelanggaran wilayah juga merupakan bagian dari kedaulatan nasional.
Ia menilai akar dari berbagai persoalan tersebut bermuara pada belum tegaknya kedaulatan rakyat.
Demokrasi prosedural yang hanya berhenti pada pemilu lima tahunan dinilai tidak cukup.
“Kedaulatan rakyat harus hadir dalam kebijakan, anggaran, dan distribusi hasil pembangunan. Negara wajib mengelola kekayaan nasional sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya elite,” tegas Tuntas.
PKR disebut menawarkan perspektif pembangunan yang kembali pada rel konstitusi.
Negara harus berani berpihak, mengoreksi ketimpangan, dan melawan kepentingan sempit yang menggerogoti kedaulatan bangsa.
“Ini bukan sikap anti-investasi atau anti-pasar, tetapi penegasan bahwa pasar harus tunduk pada kepentingan nasional,” katanya.
Tuntas menambahkan Indonesia tidak kekurangan sumber daya maupun tenaga kerja.
Yang selama ini kurang adalah keberanian politik untuk menempatkan rakyat sebagai pemilik sah negeri ini.
“Sudah saatnya kedaulatan dimaknai sebagai praktik nyata, bukan simbol. Tanpa itu, kemerdekaan hanya akan menjadi cerita sejarah, bukan realitas yang dirasakan rakyat,” tambah Tuntas. (mcr4/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
