Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan, pemerintah masih menghitung alokasi anggaran untuk pemulihan daerah bencana Sumatera.
Politikus Gerindra ini memperkirakan anggaran penanganan bencana mencapai sekitar Rp 53-60 triliun. Berasal dari APBN 2026.
"Dengan masalah bencana kan sedang dihitung final dan diperkirakan kan akan mencapai angka Rp 53 triliun sampai kurang lebih Rp 60 triliun dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026," kata Prasetyo kepada wartawan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1).
Prasetyo menjelaskan, ada dua dana yang disiapkan untuk penanganan bencana dalam APBN. Pertama adalah dana siap pakai. Kedua, khusus untuk pemulihan bencana di Sumatera
"Jadi pemahamannya kan ada dua, ada dana siap pakai, dana siap pakai itu adalah dana yang dialokasikan ke BNPB yang akan dipergunakan sewaktu-waktu bilamana terjadi keadaan darurat atau keadaan bencana," jelas dia.
"Tetapi kalau berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas-fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai. Artinya ada alokasi dari APBN tersendiri," ucapnya.
Saat ditanyai soal apakah ada pembicaraan soal tambahan alokasi anggaran APBN untuk beberapa program tertentu dalam retreat kabinet. Prasetyo menuturkan, APBN sudah dirancang dan disahkan bersama dengan DPR.
"Kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya mungkin terjadi penyesuaian-penyesuaian gitu," tandas dia.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan anggaran tidak boleh menjadi alasan penanganan pemulihan bencana khususnya di Sumatera.
Ia mengatakan, sebagai pihak yang turut menyusun anggaran, DPR mengetahui persis dana di kementerian terkait pada tahun anggaran 2026 yang dapat dimaksimalkan untuk pemulihan daerah bencana.
"Karena kami yang di DPR ini yang membantu melakukan penganggaran jadi kita tahu persis bahwa di 2026 itu kementerian dan lembaga ini seperti PU (Pekerjaan Umum), Kementerian Sosial dan Perhubungan misalnya itu dana yang bisa dioptimalkan untuk daerah-daerah bencana yang terdampak seperti Tamiang, Aceh Besar, dan lain-lain itu bisa dimaksimalkan," ujar Dasco dalam rapat koordinasi Satgas pascabencana di Aceh, Selasa (30/12).
Menurutnya, dana kementerian dan lembaga untuk pembangunan daerah bisa digunakan secara efektif.
