BOGOR, KOMPAS.TV - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi protes hakim ad hoc yang menuntut kenaikan tunjangan. Prasetyo Hadi menyebut pemerintah akan melakukan penanganan khusus tentang tuntutan hakim ad hoc.
Sebelumnya, Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia (FSHA) menyuarakan protes atas tunjangan yang disebut tidak naik sejak 2013. FSHA menyoroti kesejahteraan hakim ad hoc dibanding hakim karier yang disebut beberapa kali naik gaji.
Prasetyo mengatakan pemerintah telah membuka komunikasi dengan perwakilan hakim ad hoc. Menurutnya, pemerintah telah membahas rumusan kenaikan gaji dengan kelompok tersebut.
"Itu nanti akan dihitung tersendiri, karena berkenaan dengan hakim ad hoc itu perinciannya sedang didetailkan. Jadi, nanti akan ada penanganan khusus terhadap kenaikan gaji dari hakim ad hoc," kata Prasetyo Hadi di kediaman presiden di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026) malam.
Baca Juga: Tuntut Kesejahteraan, Hakim Ad Hoc se-Indonesia Tegaskan Siap Mogok Sidang Nasional
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, rumusan kenaikan gaji hakim ad hoc berbeda dengan hakim karier. Sebab, kata Prasetyo, terdapat struktur berbeda antara hakim ad hoc dengan hakim karier.
"Jadi, struktur hakim ad hoc itu berbeda dengan hakim yang lainnya, payung hukumnya juga berbeda, ya. Makanya, itu nanti akan terpisah penanganannya," kata Prasetyo dikutip Antara.
Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan pemerintah memberi perhatian khusus terhadap kesejahteraan hakim di Indonesia.
Kan yang paling memang kondisinya parah itu sebenarnya hakim ad hoc. Nanti disesuaikan, disesuaikan dengan yang hakim karier itu," kata Prasetyo Hadi.
Aturan mengenai gaji untuk hakim ad hoc sejauh ini masih diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 yang artinya selama 13 tahun belum mengalami penyesuaian.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- hakim ad hoc
- mogok nasional hakim ad hoc
- kenaikan tunjangan
- tunjangan hakim
- prasetyo hadi
