Kemnaker Imbau Masyarakat Waspadai Hoaks soal BSU 2026

jpnn.com, JAKARTA - Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, terutama yang memuat tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi penipuan.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya berbagai unggahan di media sosial, pesan berantai, hingga berita di media massa yang mencatut program BSU 2026, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

BACA JUGA: Kemnaker Terapkan Standar KHL versi ILO untuk Upah Minimum 2026

Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono menegaskan pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam menyikapi informasi BSU yang beredar di luar kanal resmi pemerintah.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri," tegas Faried melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (7/1/2026).

BACA JUGA: Kemnaker Salurkan Bantuan Kemanusiaan kepada Warga Aceh, Sumut, dan Sumbar

Dia juga menegaskan informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebagai informasi, penyaluran BSU terakhir dilakukan pada tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 16.048.472 pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA: Kemnaker dan BSSN Teken MoU, Jalin Sinergi di Bidang Ketenagakerjaan & Keamanan Siber

Faried menegaskan hingga saat ini belum terdapat kebijakan maupun informasi resmi terkait penyaluran BSU pada 2026.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” tegas Faried.

Faried juga mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program BSU agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat. (mrk/jpnn)