China resmi melarang ekspor barang dual-use atau dwiguna (barang yang bisa digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer) ke Jepang. Kebijakan ini diumumkan Kementerian Perdagangan China pada Selasa (6/1) dan berlaku segera.
Sebagaimana dilaporkan Reuters, larangan mencakup ekspor ke pengguna militer atau untuk kepentingan yang dapat memperkuat kekuatan militer Jepang. Pelanggar, baik individu maupun organisasi dari negara mana pun, akan dikenai sanksi hukum.
Barang dwiguna mencakup perangkat lunak, teknologi, hingga mineral tanah jarang (rare earth) yang penting untuk pembuatan drone, semikonduktor, dan peralatan militer.
Langkah Beijing ini menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi pada awal November lalu. Saat itu, Takaichi menyebut potensi serangan China ke Taiwan sebagai ancaman eksistensial bagi Jepang. China menilai pernyataan tersebut provokatif.
China memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, klaim yang ditolak oleh Taipei. Hubungan Beijing-Tokyo pun memburuk. Kementerian Luar Negeri China menuding Jepang menggunakan isu Taiwan sebagai dalih untuk memperkuat militer dan memperluas kehadiran luar negerinya.
Kementerian Luar Negeri Jepang langsung melayangkan protes keras dan menuntut China mencabut kebijakan tersebut. Tokyo menyebut langkah Beijing menyimpang dari praktik internasional karena hanya menargetkan Jepang.
China tidak merinci barang yang dibatasi. Namun, Reuters mencatat sekitar 1.100 item masuk daftar kontrol ekspor barang dwiguna China, termasuk tujuh jenis rare earth. Saat ini, sekitar 60 persen impor rare earth Jepang masih bergantung dari China, menurut Capital Economics.
Hingga kini, data bea cukai China belum menunjukkan penurunan ekspor. Pada November lalu, ekspor rare earth justru naik 35 persen menjadi 305 ton, tertinggi sepanjang tahun.
Sejumlah perusahaan Jepang mengaku proses perizinan ekspor rare earth dari China masih memakan waktu lama, meski belum jelas apakah hal itu langsung terkait dengan ketegangan diplomatik terbaru.
