Yang kami hormati Bapak Presiden Prabowo,
Di tahun 2026, ini, kami para pelaku UMKM paham dan berusaha ikhlas bahwa situasi ekonomi bisa jadi lebih berat dari tahun sebelumnya. Daya beli masyarakat belum menunjukkan arah perbaikan, pasar dibanjiri produk impor yang kami sulit imbangi dari sisi harga serta kualitas dan para oknum-oknum haus “pungli” yang merasa berjasa untuk melindungi kami dari hal yang tak bisa kami pahami.
Tapi kami tak punya pilihan lain. Beberapa dari kami banting setir menjadi pelaku usaha UMKM bukan karena sengaja tapi karena kami tak punya pilihan. Banyak dari kami tidak punya kemewahan pendidikan, relasi dan hoki untuk bertahan. Dunia kerja semakin kompetitif, perkembangan kecerdasan buatan yang terlalu cepat dan usangnya nilai ijazah kami memang sudah dimaklumi. Tapi dapur rumah tangga kami tentu tidak bisa memaklumi.
Kami mengimani bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Sebuah narasi retoris yang berupaya menjaga agar api semangat kami, para pejuang rupiah, tidak pernah hilang. Sayangnya, narasi retoris tersebut sulit untuk kami rubah menjadi sebuah pendapatan yang cukup – yang bisa menjaga marwah kami sebagai kepala keluarga.
Yang kami hormati Bapak Presiden Prabowo,Dalam surat ini, kami para pelaku UMKM tidak bermaksud manja, memaksa beragam bantuan subsidi atau meminta perlindungan berlebihan dari ketidakpastian situasi. Hanya saja, ada beberapa kegelisahan yang kami rasa perlu disampaikan agar mereka yang memiliki wewenang mengambil kebijakan dan keputusan bisa melihat dari kacamata kecil kami.
Janganlah patahkan semangat kami bekerja dan berinovasi dengan mempertontonkan praktik bisnis yang memalukan. Setidaknya ada beberapa kasus yang menjadi cerminan kami melihat cara Pemerintah “berbisnis”.
Pertama, untuk contoh awal, fakta adanya 41 dapur MBG yang dimiliki oleh keluarga anggota DPRD (Antara News, 2025) menimbulkan pertanyaan di benak kami. Sebuah program dengan niat pemerintah memenuhi gizi dan menjaga roda perekenomian daerah berjalan ternyata justru dinikmati mereka yang hobi mencari celah. Apakah menciptakan dapur dan pemberian gizi bagi penerima MBG hanyalah permainan untuk segelintir pihak? Bolehkah kami yang tidak punya relasi kekuasaan turut berpartisipasi dalam kesempatan bisnis yang setara?
Kedua, beberapa dari kami turut menjadi mitra pemerintah melalui kerja sama dengan BUMN dan BUMD. Tapi bukan sekali dua kali kami melihat, pucuk manajemen dan penjaga tata kelola (governance) BUMN dan BUMD diberikan kepada orang yang kami kurang pahami kompetensinya (baca: komisaris). Sudah terlalu banyak kritik yang ditunjukkan oleh para pengamat politik-ekonomi dan akademisi terhadap praktik balas budi dengan membagi jatah komisaris.
Tempo (2024) menyebutkan bahwa setidaknya ada 13 tokoh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran yang ditunjuk dan juga mereka yang memiliki latar belakang militer dan polisi. Dengan banyaknya profesional yang berkarier dan telah memiliki expertise pada domain bisnis BUMN dan BUMD, tentu ini menimbulkan pertanyaan di benak kami. Apakah memimpin sebuah organisasi komersial besar di mana ribuan atau bahkan puluhan ribuan karyawan bergantung kepadanya hanyalah hak bagi segelintir pihak?
Yang kami hormati Bapak Presiden Prabowo,Kami memohon agar Bapak mampu memahami situasi kami, yang sering dipuja sebagai roda perekenomian bangsa Indonesia, dari perspektif yang lebih jangka panjang (long-term).
Kami tidak perlu terlalu banyak dicekoki hal yang kompleks seperti kehadiran industri dengan nilai tambah (value-added) tinggi dan strategis atau pembenahan rantai pasok global pada forum bergengsi global. Kami perlu membahas sesuatu yang lebih membumi dan mudah dipahami. Sesuatu yang mudah kami lihat dan rasakan langsung di lapak kami.
Yang kami hormati Bapak Presiden Prabowo,Salah dua fondasi utama dalam menciptakan budaya inovasi adalah adanya struktur insentif yang jelas bagi mereka yang mengambil risiko (clear incentive structure) dan aturan permainan yang tegak (fair playing field). Keduanya merupakan objektif dari tata kelola yang benar.
Bagi pelaku UMKM, praktik tidak bermutu dalam tata kelola perusahaan (seperti mekanisme tender proyek) dan etika bisnis yang abu-abu (seperti bagi-bagi kursi komisaris) tidak memberikan kami insentif yang benar. Untuk apa kami berinovasi dalam hal keunggulan produksi produk atau jasa, metode pengiriman atau program pemasaran ketika kami sadar bahwa yang menjadi syarat utama untuk bisa bertahan di industri adalah kedekatan relasional dengan penguasa dan hadiah “pelicin”. Bagi kami, setiap rupiah modal yang kami gelontorkan agar bisa bertahan dan bersaing tidaklah kami dapat dengan gratis dan kami tidak bisa membiarkan modal tersebut dimakan oleh mereka yang tidak berhak.
Bapak Gita Wirjawan (eks Menteri Perdagangan 2011-2014) dalam podcastnya Endgame dan bukunya What It Takes: Southeast Asia: From Periphery to Core of Global Consciousness (2025) berulang kali menyatakan dua variabel fundamental yang menjadi kunci agar Indonesia tetap kompetitif adalah adanya penegakan hukum dan penerjemahan ketidakpastian menjadi risiko yang terukur.
Rasanya sulit untuk tidak setuju dengan hipotesa tersebut bagi dunia UMKM. Kami sangat berharap Presiden Prabowo dapat menumpas secara nyata (tidak hanya teatrikal) para oknum yang mencuri rezeki dan kesempatan bersaing para pelaku UMKM melalui suap (bribery). Buktikanlah bahwa hukum berlaku tajam ke atas dan tidak hanya ke bawah. Kami butuh lingkungan kompetisi yang adil.
Sebagai penutup, izinkanlah kami menyampaikan bahwa kami para UMKM paham bahwa kami harus berinovasi dan naik kelas (scale-up) agar bisa bersaing membawa nama Indonesia. Kami paham harapan Pemerintah pada pundak kami. Hanya saja, terkadang bara api semangat itu hilang karena kami tahu kami tidak punya kesempatan bersaing di lingkungan yang abu-abu ini.
Angkatlah semangat kami kembali, para pelaku UMKM, Pak Presiden Prabowo.
