Jakarta, tvOnenews.com — Presiden RI, Prabowo Subianto, mengungkap alasan mendasar di balik perjuangannya selama puluhan tahun untuk mendorong perubahan di Indonesia.
Ia menilai terdapat kejanggalan serius dalam perjalanan bangsa, terutama kenyataan bahwa negara yang kaya sumber daya alam masih menyisakan kemiskinan luas di tengah rakyatnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
“Saya melihat ada kejanggalan di bangsa kita. Saya melihat sudah berapa puluh tahun, negara yang begini kaya rakyatnya masih banyak yang miskin. Saya tidak dapat menerima di akal sehat saya dan di hati saya,” kata Prabowo.
Menurut Kepala Negara, kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi di negara yang dianugerahi kekayaan alam melimpah dan telah berjuang ratusan tahun untuk meraih kemerdekaan. Namun realitasnya, hasil kekayaan nasional belum sepenuhnya dirasakan oleh mayoritas rakyat.
“Bagaimana negara yang begini makmur, bagaimana negara yang berjuang ratusan tahun untuk merdeka tetapi kekayaannya kurang dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia,” ujarnya.
Selain kemiskinan, Prabowo juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan sebagai persoalan yang mengusik nurani dan logikanya. Ia menilai ketergantungan tersebut tidak sejalan dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia.
“Terutama yang tidak masuk di akal saya bagaimana bisa negara yang begini besar, negara yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, bumi yang luas, bumi yang kaya, tanah yang subur. Tetapi kita tergantung bangsa lain untuk pangan kita. Kita impor, impor, impor pangan. Tidak masuk di hati saya, tidak masuk di akal saya,” tegasnya.
Atas dasar itulah, Prabowo menargetkan swasembada pangan sejak awal pemerintahannya. Meski semula memberi tenggat empat tahun kepada jajaran menteri, ia menyebut target tersebut berhasil diwujudkan jauh lebih cepat, hanya dalam waktu satu tahun.
Prabowo menyatakan swasembada pangan bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bagian dari koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini ia nilai sebagai kejanggalan dalam perjalanan bangsa Indonesia. (agr/ree)
