Grid.ID - Instruksi Dedi Mulyadi soal transparansi anggaran daerah di sosial media mendapat sambutan baik dari Wali Kota Bekasi. Pihaknya mengaku siap untuk buka-bukaan soal anggaran yang ada.
Melalui surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatur kewajiban kepada seluruh tingkatan pemerintahan untuk mengumumkan anggaran belanja secara terbuka. Instruksi ini berlaku hingga ke tingkat desa untuk penggunaan anggaran kepada publik, termasuk dana desa.
“Seluruh warga Jabar yang kami cintai, disampaikan bahwa pada hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para bupati wali kota, para camat, para kepala desa, dan kepala kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi, dikutip dari Kompas.com.
“Anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, kelurahan, dan desa, untuk diumumkan melalui jaringan media sosial, baik YouTube, Facebook, maupun Instagram, serta perangkat media sosial lainnya, agar diketahui publik secara terbuka,” tambahnya.
Kebijakan Disambut Baik Wali Kota Bekasi
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyambut baik kebijakan Dedi Mulyadi. Ia mengaku tidak keberatan terkait hal tersebut.
"Tidak (keberatan) lah. Nanti kami sampaikan saja, ya apa-apa yang kami anggarkan di tahun 2026 ini," ucap Tri.
"Kami akan sampaikan kepada masyarakat, ya. Karena memang hari ini sebetulnya tidak ada yang ditutupi, semua serba terbuka dan itu adalah menjadi infromasi milik publik," tambahnya.
Hal yang sama dikatakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja. Ia menyatakan siap menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Namun kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap setelah pembenahan internal birokrasi di lingkungan Pemkab Bekasi diselesaikan. Kebijakan pun akan diterapkan secara bertahap.
"Saya sedang merapikan birokrasi dulu, dinas-dinas kita rapikan satu per satu. Setelah itu baru kita umumkan," ujar Asep, dikutip dari Warta Kota.
Lebih lanjut, Asep menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus untuk melakukan pembenahan internal birokrasi sebelum kebijakan transparansi anggaran diumumkan secara menyeluruh ke publik. Langkah awal pembenahan dilakukan terhadap dinas-dinas teknis yang berkaitan langsung dengan pendapatan daerah.
"Bapenda tadi kita lihat, realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik sudah mencapai 104 persen dari target. Itu capaian yang lumayan dan nanti akan kita beri apresiasi," jelasnya.
Sebelum melaksanakan instruksi Dedi Mulyadi soal transparansi anggaran daerah, Asep juga akan membenahi sektor retribusi daerah. Khususnya retribusi parkir yang terakhir kali direvisi pada 2015.
"Saya ingin retribusi ditambahkan lagi supaya salah pendapatan parkir makin banyak. Ini sedang kita rapikan," jelasnya.
Selain Wali Kota Bekasi hingga Plt Bupati Bekasi, semua pihak pemerintah daerah diharapkan dapat transparan soal anggaran yang ada. Sesuai dengan kebijakan Dedi Mulyadi, anggaran harus dipublikasikan di sosial media. (*)
Artikel Asli
