Jakarta (ANTARA) - Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan bahwa mayoritas pemilih dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, menyatakan menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan bahwa 67,1 persen responden pemilih Prabowo Subianto menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali, terhadap pertanyaan "apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung (dipilih oleh DPRD)?". Sedangkan 29,9 persennya setuju, dan tiga persen tidak setuju atau tidak tahu.
"Teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, jadi bukan dengan pencuplikan, atau telepon, atau media sosial. Tetapi langsung kita menerjunkan tim surveyor kita ke lapangan," kata Ardian di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu.
Selain pemilih Prabowo, dia mengatakan seluruh pemilih dalam Pilpres 2024 pun menolak Pilkada dipilih DPRD. Untuk pemilih Anies Baswedan sebanyak 60,9 persen menolak, dan pemilih Ganjar Pranowo sebanyak 77,5 persen menolak.
"Siapapun pilihan capresnya, mayoritas menolak Pilkada lewat DPRD," katanya.
Dia menyampaikan bahwa mayoritas responden menolak Pilkada dipilih oleh DPRD karena sejak tahun 2005 hampir seluruh pemilih aktif hari ini, tumbuh dalam kultur pemilu langsung. Bahkan sebagiannya tak pernah merasakan pemilihan melalui lembaga perwakilan.
Menurut dia, publik menganggap bahwa pemilihan langsung adalah satu-satunya cara yang wajar memilih kepala daerah, bukan melalui pilihan atau lobi elit.
Dia mengatakan survei itu dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling, seperti survei-survei biasanya. Adapun jumlah responden dalam survei itu yakni 1.200 orang pada periode 19-20 Oktober 2025.
Dia mengatakan bahwa 1.200 responden itu bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Karena hasil survei-survei pemilu sebelumnya, survei yang dihasilkan dengan jumlah responden itu nyaris sama dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.
Baca juga: Survei LSI Denny JA sebut mayoritas publik tolak Pilkada dipilih DPRD
Baca juga: DEEP Indonesia: Usul pilkada oleh DPRD langkah mundur demokrasi
Baca juga: PUSaKO sebut efisiensi anggaran tidak boleh korbankan demokrasi
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan bahwa 67,1 persen responden pemilih Prabowo Subianto menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali, terhadap pertanyaan "apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung (dipilih oleh DPRD)?". Sedangkan 29,9 persennya setuju, dan tiga persen tidak setuju atau tidak tahu.
"Teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, jadi bukan dengan pencuplikan, atau telepon, atau media sosial. Tetapi langsung kita menerjunkan tim surveyor kita ke lapangan," kata Ardian di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu.
Selain pemilih Prabowo, dia mengatakan seluruh pemilih dalam Pilpres 2024 pun menolak Pilkada dipilih DPRD. Untuk pemilih Anies Baswedan sebanyak 60,9 persen menolak, dan pemilih Ganjar Pranowo sebanyak 77,5 persen menolak.
"Siapapun pilihan capresnya, mayoritas menolak Pilkada lewat DPRD," katanya.
Dia menyampaikan bahwa mayoritas responden menolak Pilkada dipilih oleh DPRD karena sejak tahun 2005 hampir seluruh pemilih aktif hari ini, tumbuh dalam kultur pemilu langsung. Bahkan sebagiannya tak pernah merasakan pemilihan melalui lembaga perwakilan.
Menurut dia, publik menganggap bahwa pemilihan langsung adalah satu-satunya cara yang wajar memilih kepala daerah, bukan melalui pilihan atau lobi elit.
Dia mengatakan survei itu dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling, seperti survei-survei biasanya. Adapun jumlah responden dalam survei itu yakni 1.200 orang pada periode 19-20 Oktober 2025.
Dia mengatakan bahwa 1.200 responden itu bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Karena hasil survei-survei pemilu sebelumnya, survei yang dihasilkan dengan jumlah responden itu nyaris sama dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.
Baca juga: Survei LSI Denny JA sebut mayoritas publik tolak Pilkada dipilih DPRD
Baca juga: DEEP Indonesia: Usul pilkada oleh DPRD langkah mundur demokrasi
Baca juga: PUSaKO sebut efisiensi anggaran tidak boleh korbankan demokrasi
