KEBUTUHAN akan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kota Padang terus meningkat seiring berulangnya banjir yang melanda wilayah tersebut. Pemerintah Kota Padang mencatat, kebutuhan huntap jauh melampaui rencana pembangunan awal.
Pemerintah setempat tengah melakukan pemutakhiran data rumah yang hanyu akibat banjir bandang. Tercatat, ada sekitar 600 rumah hanyut saat bencana banjir melanda pada 28 November 2025 lalu, serta banjir susulan pada 2 Januari 2026 kemarin.
Walikota Padang Fadly Amran, Rabu (7/1), memprediksi rumah yang hanyut ketika banjir terjadi lagi. Oleh sebab itu, ia menyerukan warga yang tingga di bantaran sungai berstatus zona merah, agar mau direlokasi. Dengan demikian kebutuhan huntap akan bertambah lagi secara otomatis.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dijadwalkan akan berkunjung ke Kota Padang dalam waktu dekat untuk melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak bencana.
Sebelumnya, Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengatakan tahap awal pembangunan akan dimulai dengan 250 unit rumah. Namun, jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan riil di lapangan.
“Kita akan memulai pembangunan 250 unit rumah bagi masyarakat terdampak bencana,” ujar Fadly.
Menurutnya, kebutuhan ideal huntap di Padang saat ini mencapai sekitar 350 unit. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 100 unit rumah yang belum terakomodasi dalam skema pembangunan yang ada.
“Kebutuhan kita sebenarnya 350 rumah. Karena itu, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi perantau dan masyarakat yang ingin ikut berkontribusi membantu pembangunan,” katanya.
Lonjakan kebutuhan hunian ini tak lepas dari dampak banjir besar yang terjadi pada 28 November 2025 lalu, disusul banjir susulan pada 2 Januari 2026. Hingga saat ini, sekitar 600 rumah dilaporkan hanyut dan rusak berat.
Fadly menyebutkan, jumlah tersebut berpotensi bertambah jika banjir kembali terjadi dalam waktu dekat. “Kami memprediksi beberapa waktu ke depan akan bertambah rumah yang hanyut ketika banjir terjadi lagi,” ujarnya.
Untuk mempercepat realisasi pembangunan huntap dan huntara, Pemerintah Kota Padang menyatakan kesiapan penuh dalam penyediaan lahan. Total lahan yang disiapkan mencapai 3,5 hektare, tersebar di tiga lokasi di Kecamatan Koto Tangah, yakni Bumi Perkemahan Air Dingin Balai Gadang, kawasan Desaku Menanti Air Dingin Balai Gadang, serta lahan di belakang Kantor Camat Koto Tangah.
Di sisi lain, Pemko Padang juga menegaskan kebijakan relokasi warga yang bermukim di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS). Fadly menilai, wilayah tersebut sudah tidak lagi aman untuk ditempati karena selalu terdampak setiap kali hujan lebat.
“Kalau masih tinggal di DAS, ketika hujan, kena lagi, ada lumpur lagi, tidak ada air bersih lagi, sampai kapan begitu?” ungkap Fadly saat Rapat Pembahasan Perubahan Aliran Sungai bersama akademisi dan stakeholder terkait di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (6/1/2026).
Wali Kota menyatakan keinginannya agar warga di sepanjang DAS dan lereng perbukitan direlokasi,ke hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap yang disiapkan pemerintah.
“Kalau warga ingin tetap bertahan dan berharap tetap bisa seperti dahulu, tentu kita tidak bisa janjikan,” tegasnya.
Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Pemerintah Kota Padang dalam waktu dekat akan menetapkan zona merah di sepanjang DAS. Kawasan tersebut tidak lagi diperbolehkan untuk permukiman guna mencegah terulangnya bencana serupa.
“Kita harus desain zona merah agar zona itu tidak ditempati masyarakat dan tidak terjadi lagi kejadian berulang,” ujar Fadly.
Rencananya, lahan milik warga yang sebelumnya berada di sepanjang DAS dapat dimanfaatkan kembali sebagai ladang atau area pertanian, sementara pemiliknya direlokasi ke huntara atau huntap yang lebih aman. (H-4)
