Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mempertanyakan definisi swasembada pangan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (7/1/2026).
Menurutnya, pemilihan frasa swasembada pangan mustahil apabila mengacu pada definisi pangan yang luas dalam Undang-undang (UU) No. 18/2012 tentang Pangan.
Dia pun mempertanyakan apakah swasembada berarti ketika 90% kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi dari produksi domestik dan sisanya membuka ruang impor, atau seluruhnya harus dipenuhi dari produksi sendiri.
“Sejak dilantik 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo belum pernah menjelaskan hal ini. Tanpa kejelasan maksud swasembada pangan dan definisi swasembada, akan sulit bagi publik untuk menilai capaian,” kata Khudori dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026).
Apabila swasembada berarti memenuhi 90% kebutuhan domestik melalui produksi sendiri, Khudori menyebut bahwa Indonesia berarti telah lama swasembada beras.
Dia mencatat sepanjang periode 2018—2024, rerata impor beras Perum Bulog dan swasta hanya sebesar 3,85% dari total konsumsi. Porsi impor terbesar tercatat pada 2024 dengan persentase 15,03%, sementara tahun-tahun lainnya berada di bawah 10%.
Baca Juga
- Capai Swasembada, Ini Perbandingan Harga Beras RI vs Negara di Asean
- Prabowo Beri Hormat ke Petani hingga Mentan Usai Swasembada Beras Terwujud
- Zulhas Bidik Peningkatan Ekspor Pangan usai Swasembada Beras Tercapai
Khudori lantas menyinggung capaian produksi beras Tanah Air yang diperkirakan mencapai 34,71 juta ton sepanjang 2025.
Angka ini dianggap menyisakan sejumlah catatan, antara lain kenaikan produksi yang disumbang terutama oleh penambahan luas panen sebesar 1,29 juta hektare, bukan dari peningkatan produktivitas yang hanya berkisar 0,45%.
Selain itu, faktor cuaca hujan berkelanjutan serta pemusatan sumber daya untuk mengurus padi dan jagung sepanjang 2025 lalu menjadi catatan tersendiri. Dia lantas mengungkapkan potensi penurunan produksi beras pada 2026.
“Potensi penurunan produksi bisa terjadi, antara lain, karena fokus Kementerian Pertanian di 2026 tidak lagi hanya padi dan jagung, tetapi juga ke kedelai, kacang hijau, singkong, dan gula, juga meningkatkan produksi telur dan daging,” ujar Khudori.
Selain itu, dia berujar bahwa Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan produksi beras Indonesia di 2026 sebesar 33,6 juta ton, lebih rendah dari produksi 2025 sebesar 34,1 juta ton. Hal ini dinilai patut menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengantisipasi penurunan produksi.
Adapun, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada tahun 2025.
Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan para petani dan tamu undangan.
