Mayoritas Konstituen Golkar, Gerindra, & PKB Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD

jpnn.com, JAKARTA - Konstituen Partai Gerindra, Golkar, hingga PKB rupanya lebih banyak yang menolak dibandingkan menyetujui wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

Hal demikian tertuang dalam temuan LSI Denny JA pada 10-19 Oktober 2025 berjudul Mayoritas Publik Menolak Pilkada Oleh DPRD.

BACA JUGA: Gelar Rakernas di Ancol 8-10 Januari, PDIP Bakal Bahas Wacana Pilkada Via DPRD

Awalnya, LSI Denny JA mengungkap sebanyak 66,1 persen total responden menolak wacana pilkada melalui DPRD.

LSI Denny JA kemudian mendata sikap konstituen partai terhadap wacana pilkada melalui DPRD.

BACA JUGA: Retret di Hambalang Upaya Konsolidasi Pilkada Lewat DPRD?

Data lembaga tersebut menyatakan sebanyak 74,5 persen konstituen Gerindra menolak pilkada dikembalikan ke DPRD.

"Gerindra, itu ternyata secara mayoritas, angkanya tinggi, 74,5 persen menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali," kata peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa dalam konferensi pers yang disiarkan daring, Rabu (7/1).

BACA JUGA: LSI Denny JA: Mayoritas Masyarakat Tolak Usul Pilkada Lewat DPRD

Sikap konstituen Gerindra selaras dengan pemilih PKB dan Golkar. Mayoritas mereka menolak pilkada melalui DPRD dengan angka masing-masing 67,5 serta 58,3 persen.

Ardian menyatakan jumlah konstituen Golkar yang menolak mencapai 58,3 persen menjadi menarik ketika partai berkelir kuning itu menjadi motor ide pilkada oleh DPRD.

"Partai golkar yang dianggap sebagai partai yang mengusulkan ide ini, itu ternyata di pemilihnya juga menyatakan penolakan atau tidak setuju dan kurang setuju ide pilkada oleh DPRD," ujarnya.

LSI Denny JA dalam temuan teranyar juga mengungkap alasan publik menolak pilkada melalui DPRD.

Ardian menyebut satu di antaranya ialah memori kolektif masyarakat Indonesia yang selama sekitar 20 tahun sudah merasakan pemilihan langsung.

"Jika semua berubah dengan perubahan yang tidak berdasar terhadap asumsi yang bs diterima publik, tentu penolakan juga berat," ujarnya.

Selain itu, alasan publik menolak pilkada melalui DPRD karena rakyat tidak percaya lembaga legislatif.

"Berbagai riset, DPRD maupun DPR masuk ke institusi yang rendah trust publiknya," ujar Ardian.

Adapun, LSI Denny JA melibatkan 1200 responden untuk melaksanakan survei Mayoritas Publik Menolak Pilkada Oleh DPRD.

LSI Denny JA memilih responden berdasarkan metodologi multi-stage random sampling yang diwawancara secara tatap muka kuisioner. (ast/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... LSI Denny JA: Mayoritas Publik Tolak Pilkada Melalui DPRD