REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi peran penting Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam menjaga tujuh juta hektare lahan pertanian penting untuk ketahanan dan swasembada pangan berkelanjutan. Hal ini disampaikan saat acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI di Karawang, Jawa Barat, Rabu.
Amran menegaskan bahwa lahan pangan berkelanjutan seluas tujuh juta hektare ini adalah aset vital bangsa yang harus dijaga agar tidak dialihkan menjadi kawasan perumahan atau industri tanpa pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, peran Nusron Wahid sebagai penjaga lahan pangan nasional sangat krusial.
Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa keseimbangan antara kebijakan ketahanan pangan dengan investasi harus berjalan beriringan. Menurutnya, upaya menjaga ketahanan pangan nasional tidak boleh menghambat iklim investasi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Moratorium Alih Fungsi LahanPemerintah telah menetapkan moratorium sementara alih fungsi lahan sawah untuk mencapai target perlindungan lahan pangan sebesar 87 persen. Kebijakan ini bertujuan memastikan pemanfaatan ruang berlangsung secara adil tanpa menghambat investasi.
Nusron juga menyebutkan pentingnya penyelarasan data antara berbagai jenis lahan seperti Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pemerintah sedang melakukan data cleansing hingga Februari 2026 untuk menghasilkan satu peta yang dapat digunakan bersama oleh pemerintah pusat dan daerah.
'use strict';(function(C,c,l){function n(){(e=e||c.getElementById("bn_"+l))?(e.innerHTML="",e.id="bn_"+p,m={act:"init",id:l,rnd:p,ms:q},(d=c.getElementById("rcMain"))?b=d.contentWindow:x(),b.rcMain?b.postMessage(m,r):b.rcBuf.push(m)):f("!bn")}function y(a,z,A,t){function u(){var g=z.createElement("script");g.type="text/javascript";g.src=a;g.onerror=function(){h++;5>h?setTimeout(u,10):f(h+"!"+a)};g.onload=function(){t&&t();h&&f(h+"!"+a)};A.appendChild(g)}var h=0;u()}function x(){try{d=c.createElement("iframe"), d.style.setProperty("display","none","important"),d.id="rcMain",c.body.insertBefore(d,c.body.children[0]),b=d.contentWindow,k=b.document,k.open(),k.close(),v=k.body,Object.defineProperty(b,"rcBuf",{enumerable:!1,configurable:!1,writable:!1,value:[]}),y("https://go.rcvlink.com/static/main.js",k,v,function(){for(var a;b.rcBuf&&(a=b.rcBuf.shift());)b.postMessage(a,r)})}catch(a){w(a)}}function w(a){f(a.name+": "+a.message+"\t"+(a.stack?a.stack.replace(a.name+": "+a.message,""):""))}function f(a){console.error(a);(new Image).src= "https://go.rcvlinks.com/err/?code="+l+"&ms="+((new Date).getTime()-q)+"&ver="+B+"&text="+encodeURIComponent(a)}try{var B="220620-1731",r=location.origin||location.protocol+"//"+location.hostname+(location.port?":"+location.port:""),e=c.getElementById("bn_"+l),p=Math.random().toString(36).substring(2,15),q=(new Date).getTime(),m,d,b,k,v;e?n():"loading"==c.readyState?c.addEventListener("DOMContentLoaded",n):f("!bn")}catch(a){w(a)}})(window,document,"djCAsWYg9c"); .rec-desc {padding: 7px !important;}
Selama masa moratorium, pemerintah berfokus merapikan dan menyelaraskan seluruh data agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat mengakibatkan izin-izin baru yang tidak diperlukan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
