84 Persen Generasi Z Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan mayoritas masyarakat menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menyebut sebanyak 66,1% responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju terhadap wacana tersebut. Sementara itu, hanya 28,6% responden yang menyatakan setuju atau sangat setuju.

“Dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65% menolak Pilkada DPRD, angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik,” ujar Ardian saat memaparkan hasil survei di Jakarta.

Baca juga : Pilkada Lewat DPRD tak Hilangkan Politik Uang, Hanya Berpindah Arena ke Elite Parpol

Menurut Ardian, ketika sebuah isu sudah ditolak lebih dari 60% opini publik, dampaknya dinilai sangat besar dan mengakar pada berbagai segmen masyarakat. Penolakan, kata dia, datang dari lintas kategori, mulai laki-laki dan perempuan, warga desa maupun kota, hingga kelompok ekonomi bawah dan atas.

“Kemudian baik yang di desa maupun yang di kota pun menolak. Isu ini tidak hanya milik masyarakat di perkotaan, tapi masyarakat desa juga,” ucapnya.

Yang menarik, Ardian menambahkan, kelompok masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi justru menunjukkan tingkat penolakan yang lebih besar. Dari sisi generasi, data menunjukkan Gen Z menjadi kelompok yang paling keras menolak wacana Pilkada oleh DPRD.

Baca juga : Sufmi Dasco Minta Partai Tahan Diri Bicarakan Pilkada Lewat DPRD, Fokus Tangani Bencana

Berikut rinciannya:

• Gen Z: 84% menolak
• Milenial: 71,4% menolak
• Generasi X: 60% menolak
• Baby Boomer: 63% menolak

“Secara sistemik tidak hanya di sebuah generasi saja penolakan ini berlangsung, tapi di semua generasi yang ada, mayoritas menolak Pilkada DPRD,” kata Ardian.

Survei dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling, dengan 1.200 responden pada periode 19–20 Oktober 2025. Ardian menegaskan, jumlah tersebut dinilai cukup mewakili populasi nasional, karena dalam survei pemilu sebelumnya, hasil dengan jumlah responden serupa kerap mendekati hasil resmi Komisi Pemilihan Umum.