KOMPAS.TV - Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada awal tahun 2026. Namun, sejumlah pasal menjadi sorotan, salah satunya terkait penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, yang dikhawatirkan membatasi kritik masyarakat.
Dalam Pasal 218 ayat (1) diatur, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Anggota Tim Ahli KUHP Nasional, Albert Aries, menyatakan pasal tersebut tidak membatasi kritik warga terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Kritik terhadap kebijakan diperbolehkan, namun perbuatan penghinaan dalam arti menyerang personal Presiden dan Wakil Presiden dapat diproses secara hukum.
Meski pemerintah menjamin KUHP dan KUHAP baru telah dirancang secara seimbang guna menciptakan peradilan pidana terpadu, gugatan terhadap Pasal 218 KUHP tetap diajukan. Gugatan tersebut didaftarkan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Terbuka, Afifah Nabila Fitri, bersama 11 mahasiswa lainnya, pada 29 Desember 2025.
Dalam petitumnya, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menghapus pasal tersebut karena dinilai menimbulkan fear effect, atau kondisi psikologis warga negara merasa takut dan terintimidasi.
Mahkamah Konstitusi menyatakan siap menindaklanjuti gugatan terhadap KUHP baru yang diajukan ke MK.
Baca Juga: Feri Amsari Ragukan Praktik Laporan Penghinaan di KUHP Baru: Polisi dan Jaksa kan Anak Buah Presiden
#kuhp #kuhpbaru #mahkamahkonstitusi #presiden
Penulis : Tesalonika-Ajeng
Sumber : Kompas TV
- kuhp baru
- kuhap
- mahkamah konstitusi
- kritik presiden
- noads
