Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) bakal menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait rumah terdampak bencana banjir dan longsor untuk mempercepat penyaluran bantuan ke masyarakat terdampak.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam Rakor Pendataan Pascabencana dengan Kemendagri yang digelar secara virtual, Selasa (6/1/2026).
"Kami akan menerbitkan SK Gubernur hari ini untuk mempercepat penyaluran bantuan ke masyarakat, sisanya akan disempurnakan. Karena menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) data boleh diperbaiki ke depannya,” ucap Bobby.
Bobby mengatakan penerbitan SK tentang rumah terdampak bencana merupakan upaya untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumut.
Masyarakat yang ingin kembali ke rumah dan membersihkan tempat tinggal mereka membutuhkan bantuan. Bobby menyebut bantuan itu yang tengah dipersiapkan oleh Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dengan begitu, jumlah masyarakat yang tinggal di pengungsian akan berkurang, terutama bagi mereka dengan kondisi rumah rusak ringan dan sedang.
Baca Juga
- Muncul Gelembung Gas di Nagan Raya Pascabanjir Aceh, Pemkab Lakukan Identifikasi
- Banjir Aceh, Wagub Minta BLT Jadup Rp450.000 per Bulan Dibayarkan
- APBN di Sumut Minus Rp28,41 Triliun per November 2025
Dilansir dari akun resmi Kemensos RI, Pemerintah menyiapkan bantuan pascabencana sebesar Rp3 juta/keluarga untuk kebutuhan perabotan dan peralatan rumah tangga.
Selain itu, ada dukungan Jaminan Hidup Sementara sebesar Rp15.000 per orang per hari selama 90 hari atau setara Rp450.000 per bulan selama 3 bulan. Serta, bantuan modal Rp5 juta/keluarga untuk rintisan usaha.
Disiapkan pula santunan bagi korban luka berat sebesar Rp5 juta per orang dan korban meninggal dunia Rp15 juta per orang.
Seluruh penyaluran bantuan dilakukan bertahap sesuai asesmen pemerintah daerah dan BNPB. Hal ini ditekankan Mensos Saifullah Yusuf dalam rapat tersebut.
Saifullah mengatakan Pemerintah melalui BNPB akan menyalurkan bantuan sesuai dengan data by name by address yang diberikan daerah.
"Jadi, daerah yang meng-asesmen masyarakat yang terdampak. Semakin cepat datanya terkumpul semakin cepat penyalurannya," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Sementara bantuan untuk perbaikan hunian, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan stimulan diberikan sesuai tingkat kerusakan rumah.
Mengacu BNPB, rumah terdampak bencana yang mengalami rusak ringan diberikan bantuan sebesar Rp15 juta; rusak sedang Rp30 juta; dan rusak berat Rp60 juta.
Mendagri Tito menegaskan agar pendataan dan penetapan SK bagi provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor segera dilakukan sehingga warga yang rumahnya rusak ringan dan sedang bisa pulang untuk beraktivitas.
"Semua ini kuncinya kecepatan data, kalau cepat masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang cepat mendapat bantuan, mereka bisa pulang, membersihkan rumah, mulai aktivitas," ucap Tito.
Adapun hingga saat ini, Gubernur Sumut melaporkan baru 15 daerah yang telah menerbitkan SK Rumah Terdampak Bencana di Sumut.
Dua daerah lain masih dalam proses yaitu Kota Tebing Tinggi dan Kota Medan. Sedangkan 2 daerah lain yakni Kabupaten Asahan dan Batubara dikabarkan tidak mengajukan.
