Serangan AS ke Venezuela Dinilai Langgar Hukum Internasional dan Piagam PBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai serangan Amerika Serikat (AS) ke Venezuela melanggar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pendirian ini senada dengan hasil risetnya terhadap para pakar hukum yang independen dan kredibel, baik dari barat maupun Global South.

Mereka semua menyimpulkan bahwa tindakan AS di Venezuela melanggar hukum internasional dan piagam PBB.

"Kami berpendirian bahwa serangan militan Amerika Serikat ke Venezuela serta penangkapan Presiden Maduro dan istrinya adalah tindakan yang berbahaya, salah, dan melanggar hukum," kata Dino, dalam pernyataan sikap FPCI yang diunggah melalui Instagram FPCI, dikutip Kamis (8/1/2026).

Baca juga: Serangan Militer AS di Venezuela dan Alarm bagi Negara Timur Tengah

Bahkan, sejumlah anggota kongres AS termasuk dari Partai Demokrat dan beberapa dari Partai Republik menyatakan tindakan AS di Venezuela ilegal dan tidak dapat dibenarkan.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=hukum internasional, dino patti djalal, serangan as ke venezuela, Pelanggaran Hukum Internasional, Agresi AS ke Venezuela&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wOC8xMDQ3MzEyMS9zZXJhbmdhbi1hcy1rZS12ZW5lenVlbGEtZGluaWxhaS1sYW5nZ2FyLWh1a3VtLWludGVybmFzaW9uYWwtZGFuLXBpYWdhbS1wYmI=&q=Serangan AS ke Venezuela Dinilai Langgar Hukum Internasional dan Piagam PBB§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Banyak anggota Dewan Keamanan PBB juga memiliki pandangan serupa.

Menurut Dino, tindakan AS di Venezuela mirip dengan invasi Uni Soviet terhadap Afganistan pada tahun 1979, yang menggunakan operasi militer untuk menyingkirkan dan membunuh Presiden Hafizullah Amin.

Hafizullah Amin saat itu menentang Kremlin. Rusia lalu menggantikannya dengan pemerintahan pro-Soviet.

Waktu itu, AS menentang keras invasi Soviet terhadap Afganistan.

"Bahwasanya sebagian warga Venezuela kini bersuka cita menyebut perubahan rezim ini tidak mengubah hakikat persoalannya. Sebagaimana euforia rakyat Irak pada tahun 2003 yang diakui sendiri oleh Presiden Trump, tidak mengubah kenyataan bahwa invasi AS terhadap Irak adalah kebijakan yang salah," ucap Dino.

Dino mengaku sejalan dengan seruan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, yang baru-baru ini mengkritik aksi penangkapan terhadap Presiden Maduro.

FPCI juga berpendapat, jika Presiden Maduro harus diadili, maka hal itu harus dilakukan di Venezuela, oleh pengadilan Venezuela, dan dengan jaminan proses peradilan yang fair.

Menurut Dino, sudah jelas bahwa tujuan utama dari agresi AS ke negara tersebut adalah untuk menguasai minyak Venezuela.

Baca juga: Demo di Kedubes AS, Buruh Desak Pemerintah Tegas Respons Penangkapan Presiden Venezuela

"Kini sudah jelas bahwa tujuan utama dari agresi ini adalah untuk menguasai minyak Venezuela demi kepentingan perusahaan minyak Amerika," ujar Dino.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Ia menekankan, perilaku AS dapat memberikan preseden yang berbahaya bagi negara lain untuk melakukan hal serupa.