Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan posisi uang primer (M0) adjusted tumbuh 16,8% secara tahunan (year on year/YoY) pada Desember 2025. Dengan perkembangan tersebut, uang primer kini tercatat sebesar Rp2.367,8 triliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 13,3% YoY.
"Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 35,1% YoY dan uang kartal yang diedarkan sebesar 12,9% YoY," ungkap Denny dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).
Adapun berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan uang primer adjusted ini telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas atau pengendalian moneter adjusted.
Sementara melihat secara tren sepanjang tahun ini, jumlah uang primer yang disesuaikan ini cenderung naik cukup tinggi dari posisi Desember 2024 yang mencapai Rp2.027,33 triliun. Ada kenaikan 16,79% dibandingkan posisi Desember 2025 (Rp2.367,8 triliun).
Adapun, uang primer adalah uang kartal baik kertas maupun logam di masyarakat serta simpanan giro bank umum yang disimpan di Bank Indonesia. Sementara itu, uang primer adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di Bank Indonesia akibat pemberian insentif likuiditas.
Baca Juga
- Ini Alasan Uang Primer Tumbuh Melambat pada Oktober 2025
- Pertumbuhan Uang Primer Oktober 2025 Melambat, Likuiditas Masih Aman?
- Uang Primer Tumbuh Melambat November 2025, Tambahan Likuiditas Tak Mempan?
Per September 2025, komponen uang primer terdiri dari Rp1.200 triliun uang kartal, Rp923,1 triliun giro bank umum di BI adjusted, Rp3,86 triliun giro sektor swasta di BI, dan Rp25,3 triliun surat berharga yang diterbitkan BI dan dimiliki sektor swasta.
Surat berharga tersebut mencakup Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) yang dimiliki oleh sektor swasta.
Pemerintah Tarik Rp75 Triliun dari Perbankan untuk BelanjaSebelumnya, pemerintah memutuskan menempatkan dana Rp276 triliun ke sistem perbankan guna memastikan likuiditas. Adapun, likuiditas tersebut tercermin salah satunya dari statistik uang primer (M0)
Kendati demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi telah menarik dana pemerintah di perbankan sebesar Rp75 triliun untuk belanja pemerintah akhir tahun.
Purbaya menjamin langkah ini tidak akan menyedot likuiditas pasar, melainkan mempercepat perputaran uang di sektor riil. Bendahara negara itu menjelaskan bahwa penarikan tersebut merupakan bagian dari strategi manajemen kas.
"Itu [Rp276 triliun] kan kita sudah masukkan semua waktu itu ke perbankan. Jadi, pelan-pelan kita tarik sedikit. Yang Rp75 triliun kita tarik, tapi kita belanjakan lagi," ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Adapun, pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI pada 12 September 2025. Kemudian, pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025.
Purbaya merincikan bahwa dari total penempatan awal, saat ini sisa dana pemerintah yang masih mengendap di sistem perbankan tercatat sebesar Rp201 triliun.
Menurutnya, mekanisme ini justru memberikan dampak ekonomi yang lebih positif. Jika sebelumnya uang tersebut hanya tercatat sebagai simpanan di bank maka kini dana tersebut masuk kembali ke sistem perekonomian dalam bentuk belanja riil yang memicu aktivitas ekonomi.
"Jadi saya masukin lagi ke sistem dalam bentuk belanja pemerintah daerah dan pusat," katanya.
Lebih lanjut, Purbaya memastikan sinergi dengan otoritas moneter kian solid. Dia menyebut Bank Indonesia (BI) dalam dua pekan terakhir telah mendukung penuh arah kebijakan fiskal ini.
"Harusnya uang akan semakin banyak di sistem perekonomian. Jadi Anda tidak usah takut ekonomi kita akan melambat," tegasnya.
