Saling Klaim Somaliland: Apa yang Sedang Terjadi dalam Politik Global?

Hasil riset Institute for National Security Studies (INSS) pada awal Desember 2025 tentang Laut Merah mendorong pemerintah Israel untuk mengakui kedaulatan Republik Somaliland. Sontak, adanya pengakuan tersebut memicu reaksi di tingkat global. Berbagai negara menolak, bahkan mengecam tindakan rekognisi itu.

Mesir, African Union, Dewan Kerjasama Teluk, Venezuela, Qatar, Yaman, Iran, Sudan, Pakistan, Arab Saudi, dan Indonesia adalah negara dan organisasi internasional yang mengkritik tindakan Israel. Bahkan, Amerika Serikat (AS) melalui Presiden Donald Trump masih mempelajari fenomena ini.

Indonesia—melalui Kementerian Luar Negeri—memperingatkan untuk pihak terlibat mengutamakan perdamaian dan keamanan internasional serta hukum internasional yang berlaku. Artinya, Indonesia tetap berpegang bahwa Republik Federal Somalia adalah negara berdaulat sah yang sebagian wilayahnya mencakup Somaliland.

Melihat fenomena ini, apa yang sebenarnya sedang terjadi?

Dalam kacamata konstruktivisme, saya melihat beberapa hal. Pertama, hukum internasional sedang diuji kekuatannya. Hukum internasional (Konvensi Montevideo) mensyaratkan sebuah entitas dapat menjadi sebuah negara berdaulat jika memenuhi persyaratan: memiliki penduduk tetap, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan internasional.

Kemampuan menjalin hubungan internasional berkembang menjadi pengakuan terhadap entitas tertentu sebagai negara berdaulat.

Sebanyak 143 negara di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mengakui Palestina sebagai negara. Namun, klaim ini tidak menghentikan konflik Israel-Palestina. Berbanding terbalik dengan persoalan terbaru, Somaliland justru ditolak oleh berbagai negara dan entitas internasional.

Jika direspons tanpa kehati-hatian, dua kejadian ini akan memunculkan anggapan bahwa syarat-syarat berdirinya suatu negara berdaulat menurut hukum internasional tidak sahih.

Jika Palestina bisa berdiri sebagai negara berdaulat dengan pengakuan dari negara lain, mengapa Somaliland tidak?

Sah atau tidaknya negara berdaulat bergeser dari menggunakan hukum internasional menjadi kekuatan politik. Apa yang dialami Presiden Venezuela, Nicolas Maduro baru-baru ini mengindikasikan transformasi ini juga.

Kedua, pengakuan terhadap Somaliland telah membuat kondisi politik di Somalia menjadi panas. Presiden Somalia, Sheikh Mohamud sampai mengadakan sidang darurat dengan parlemen dan mengecam Israel yang dianggap melakukan invasi terang-terangan.

Sebagian negara-negara yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat menghadapi potensi gerakan separatisme. Sebut saja Turki–Kurdi, Indonesia–Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau Spanyol–Gerakan Separatisme Katalonia.

Pengukuhan terhadap wilayah Somaliland dapat diinterpretasikan bahwa gerakan pemisahan diri adalah sesuatu yang lazim. Ini mendorong negara-negara yang mengakui Palestina untuk meredam cara berpikir yang menganggap biasa suatu klaim pemisahan.

Dalam adu narasi ini, peran organisasi regional adalah kunci. Uni Afrika untungnya bersikap jelas dengan tidak mendukung pengakuan Israel atas Somaliland. Namun, Uni Afrika masih punya pekerjaan berat untuk menyatukan Afrika yang masih berkutat pada persoalan konflik keamanan domestik negara-negara di Benua Afrika.

Sayangnya, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Uni Eropa masih berkutat juga pada masalah di kawasan masing-masing. ASEAN masih harus diuji pada permasalahan rezim militer di Myanmar dan konflik Thailand–Kamboja.

Uni Eropa masih belum menemukan cara untuk mengakhiri konflik Ukraina–Rusia. Sementara itu, AS perlahan menjaga jarang dengan Eropa dalam berbagai isu.

Jika organisasi kawasan menahan narasi kekuatan politik dan keamanan lebih berkuasa dibanding hukum internasional—dengan cara selalu mengedepankan hukum internasional sebagai solusi—politik global akan terhindar dari "saling kuat-kuatan" (atau dalam bahasa ilmu politik adalah situasi anarki).