Di tengah tekanan fiskal yang kian berat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memilih tidak mengerem laju pembangunan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, defisit anggaran yang dihadapi saat ini tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan proyek-proyek strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Kondisi keuangan Jawa Barat, menurut Dedi yang akrab disapa KDM, sedang menghadapi tantangan serius. Beban utang daerah, ditambah penurunan pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), membuat ruang fiskal semakin sempit.
Penurunan ini tidak terlepas dari melambatnya industri otomotif nasional yang berdampak langsung pada penerimaan daerah.
“Hari ini kita tahu bagaimana kondisi bisnis di motor dan mobil turun. Tetapi anggaran pembangunan justru meningkat. Ya pasti terjadi defisit. Namun, bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, kita siap menghadapi kondisi ini. Pembangunan tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah,” ujar KDM, Kamis (8/1/2026).
Meski defisit menjadi bayang-bayang APBD, Pemprov Jabar tetap mematok target pembangunan agresif pada 2026. Fokus utama diarahkan pada penguatan infrastruktur strategis yang diyakini mampu menjadi pengungkit ekonomi sekaligus memperbaiki konektivitas antarwilayah.
Sejumlah proyek prioritas dipastikan tetap berjalan, mulai dari penyelesaian Penerangan Jalan Umum (PJU) terintegrasi di berbagai daerah, pembangunan jembatan besar di Kabupaten Karawang dan kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, hingga pembangunan jembatan layang (flyover) Bulak Kapal di Kota Bekasi.
Baca Juga: Kinerja Wali Kota Bandung Dinilai On the Track, Namun Kolaborasi Kampus–Pemkot Masih Jadi PR Besar
Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga memproyeksikan pembangunan jalur Puncak Dua, underpass di Kota Cimahi, serta pembebasan lahan untuk jalan terusan di kawasan Padalarang yang selama ini menjadi titik kemacetan kronis.
“Ini proyek-proyek besar dan kami optimistis seluruhnya bisa dilaksanakan,” tegasnya.
KDM juga menekankan keyakinannya bahwa pembangunan justru menjadi kunci keluar dari tekanan ekonomi. Selain infrastruktur fisik, penataan ruang menjadi agenda krusial yang mulai digenjot sejak awal 2026.
KDM menilai banyak persoalan lingkungan, termasuk banjir yang berulang di sejumlah wilayah, berakar dari tata ruang yang tidak konsisten dan abai terhadap daya dukung alam.
“Ada faktor tata ruang yang salah. Ini sedang kita benahi dan akan dibahas perubahan tata ruang untuk seluruh Jawa Barat mulai Januari,” pungkasnya.
