Trans Mamminasata Sulsel Berhenti Beroperasi: Bendera Putih Bus Merah-Kuning-Hitam

Satu koridor terakhir Bus Trans Mamminasata di Sulawesi Selatan itu, mati suri. Sepekan terakhir, koridor itu berhenti beroperasi. Berhentinya bus yang disubsidi pemerintah pusat ini pun disesali warga. Warga menanti keberpihakan pemerintah pada angkutan publik yang ideal.

Sebanyak 24 bus berjejer rapat di parkiran sebuah depo, di kawasan Tamalanrea, Makassar, Sulsel, Kamis (8/1/2026). Bus berwarna merah, beratap kuning, dan berkelir hitam dengan tulisan Trans Mamminasata ini telah sepekan tidak bergeser sedikit pun. Tidak ada teknisi atau pengemudi di sekitar bus ini. Hanya ada tukang ojek yang menunggu penumpang.

Padahal, bus Trans Mamminasata ini adalah primadona warga. Penggunanya mereka yang berada di jalur kampus Universitas Hasanuddin di Tamalanrea, Kota Makassar, dan Fakultas Teknik Unhas di Gowa, Sulawesi Selatan. Jaraknya sekitar 20 kilometer.

“Kontrak kami berakhir sejak 31 Desember 2025. Sejak saat itu pula bus tidak lagi beroperasi, dan pengemudi berakhir kontraknya,” kata Aryo Fatah, personalia operator bus Trans Mamminasata.

Sebanyak 42 pengemudi, dan 13 karyawan pun berhenti bekerja seiring berakhirnya kerja sama. Mereka dirumahkan. Kontraknya tidak dilanjutkan.

Sebelumnya, para pengemudi ini menggunakan 18 bus di Koridor 5 tersebut. Sebanyak dua bus menjadi cadangan. Sementara empat bus merupakan sisa dari koridor sebelumnya yang lebih dulu berhenti.

“Di 2025 memang tinggal Koridor 5 ini yang beroperasi. Saat itu masyarakat meminta agar program ini berlanjut. Kami sebagai operator hanya mengikuti arahan pemerintah. Termasuk apakah nantinya berlanjut atau bagaimana, kami menunggu arahan,” tambahnya.

Program bus ini dibiayai negara melalui Kementerian Perhubungan. Tarifnya Rp 4.600 untuk masyarakat umum, dan Rp 2.000 untuk pelajar.

Awalnya bus ini melayani empat koridor, yakni Koridor 1 (Panakukkang Square-Pelabuhan Galesong) dan Koridor 2 (Mal Panakkukang-Bandara Sultan Hassanudin). Selain itu, ada Koridor 3 (Kampus 2 PNUP-PIP) dan Koridor 4 (Kampus Teknik Unhas Gowa-Panakkukang Square).

Belakangan, Koridor 3 dan 4 diserahkan kepada pemerintah daerah atau tak lagi di bawah Kementerian Perhubungan. Program ini memang menjadi stimulan dan contoh agar pemerintah daerah bisa mandiri nantinya.

Terakhir, muncul Koridor 5 dengan total 37 halte. Koridor ini menjadi satu-satunya yang bertahan dan menjadi andalan mahasiswa dan masyarakat. Selain diminta masyarakat, pihak Universitas Hasanuddin dan Pemprov Sulsel melobi pemerintah pusat untuk melanjutkan program bus ini.

Kini, jalur-jalur bus itu rindu beroperasi.

Sepekan setelah bus ini tidak berjalan, suara protes warga kian nyaring terdengar. Mereka berharap agar bus ini terus jalan. Berbagai alasan diutarakan. Selain harga murah, mereka juga merasakan pelayanan yang nyaman, petugas yang ramah, hingga tepat waktu.

“Bus ini sangat membantu, pengecekan bus bisa lewat aplikasi, bus-nya nyaman, pengemudinya sopan,” kata Winda (22), pengguna bus ini. Ia rutin menggunakan bus untuk beraktivitas di kawasan Tamalanrea, Makassar, sementara rumahnya di daerah Kabupaten Gowa. 

Jika menggunakan angkutan umum lain, ia melanjutkan, ia harus menyiapkan waktu, dan biaya yang besar. Angkutan umum pete-pete, sebutan untuk angkot, harus berganti beberapa kali untuk tiba di tujuan. Biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 20.000 sekali jalan.

Belum lagi saat menggunakan ojek daring. Satu perjalanan membutuhkan biaya sekitar Rp 50.000. “Jangan ditanya pakai taksi daring, bisa ratusan ribu. Mana mampu,” kata pekerja swasta ini.

Persoalan Bus Trans Mamminasata ini kian kompleks setelah bus Trans Sulsel yang dikelola Pemprov juga terhenti sejak awal tahun ini. Sebanyak 20 bus tidak lagi beroperasi di dua koridor yang dikelola beberapa waktu terakhir.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Sulsel Setyawan menjelaskan, bus Trans Sulsel memang terhenti seiring sistem pendanaan yang tahun berjalan atau single years. Saat ini sedang penyusunan dokumen untuk berbagai administrasi dan lainnya.

“Karena sistemnya single years maka pasti di awal tahun berhenti sejenak. Tapi dalam waktu dekat akan mulai beroperasi lagi, kami target di bulan ini juga,” katanya.

Bersamaan dengan itu, ia melanjutkan, Pemprov Sulsel akan mengambil alih satu tiga koridor dari bus Trans Mamminasata. Total anggaran yang disiapkan Rp 40 miliar dalam satu tahun.

Di Koridor 1 nantinya, tambah Setyawan, akan ada 12 bus dari 13 bus sebelumnya. Pada Koridor 2, akan ada tujuh bus dari 12 bus tahun sebelumnya. Sementara itu, di Koridor 5, direncanakan ada 15 bus.

“Intinya sekarang kami fokus agar bus segera beroperasi. Apakah nanti pengelola yang sama, itu masih dibahas. Dan semoga juga nantinya bisa berlaku sistem multi years sehingga tidak perlu behenti di awal tahun,” tambahnya.

Bagi warga, mereka hanya menginginkan kemudahan dan kenyamanan dalam beraktivitas. Namun, situasi berbeda ketika pemerintah gagap menghadirkan transportasi publik yang menjadi hak warga. Mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

Djoko Setijowarno, akademisi Unika Soegijapranata, dalam tulisan berjudul ”Saatnya Berpihak pada Transportasi Publik” yang diterbitkan Harian Kompas pada 25 September 2025 mengatakan, ketidakberpihakan pemerintah pada pembangunan angkutan umum tampak nyata pada postur APBN 2026 yang menunjukkan turunnya anggaran untuk Kementerian Perhubungan.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia ini menyebut, penurunan ini akan memengaruhi layanan transportasi publik, terutama di sektor darat. Yang paling terdampak adalah program Buy the Service (BTS) untuk transportasi perkotaan dan bus perintis untuk Area 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Padahal, penurunan kualitas layanan angkutan publik dapat memicu kenaikan biaya transportasi, yang pada akhirnya akan menambah beban pengeluaran masyarakat.

Berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, biaya transportasi di Indonesia memiliki porsi yang signifikan dalam pengeluaran rumah tangga, yaitu rata-rata 12,46 persen dari total biaya hidup. Angka ini lebih tinggi dari standar ideal Bank Dunia yang merekomendasikan porsi pengeluaran transportasi tidak lebih dari 10 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa beban biaya transportasi tetap tinggi, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Biaya tersebut mencakup tidak hanya transportasi publik, tetapi juga pengeluaran untuk transportasi pribadi, seperti bahan bakar.

Tingginya biaya ini disebabkan berbagai faktor, termasuk belum terintegrasinya sistem transportasi publik secara menyeluruh, serta biaya tambahan, seperti ojek online dan parkir yang signifikan dalam perjalanan sehari-hari, yang dikenal sebagai masalah first mile-last mile.