KSPI Minta Prabowo Desak Pramono Ubah UMP DKI 2026 Jadi Rp 5,89 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Presiden Prabowo Subianto mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta per bulan.

“Harus dipanggil oleh Presiden setidak-tidaknya orang yang ditunjuk oleh Presiden agar Gubernur DKI Jakarta mengubah UMP 2026 menjadi Rp 5,89 juta dan UMSP lima persen di atas 100 persen KHL tersebut,” ucap Iqbal di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Baca juga: KSPI Minta Insentif untuk Buruh di Jakarta Dialihkan Jadi Subsidi Upah

KSPI meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung dalam persoalan penetapan upah minimum di DKI Jakarta.

Ia menilai, peran Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Adriantoro yang sebelumnya menemui perwakilan buruh tidak lagi efektif dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Oleh karena itu, Iqbal meminta Presiden memanggil pihak terkait atau menunjuk perwakilan khusus untuk mendorong Pramono merevisi UMP 2026 menjadi Rp 5,89 juta serta menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar 5 persen di atas 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=UMP DKI, Demo buruh, demo buruh jakarta, UMP Jakarta, ump dki 2026&post-url=aHR0cHM6Ly9tZWdhcG9saXRhbi5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wOC8xNTQ4MTQzMS9rc3BpLW1pbnRhLXByYWJvd28tZGVzYWstcHJhbW9uby11YmFoLXVtcC1ka2ktMjAyNi1qYWRpLXJwLTU4OS1qdXRh&q=KSPI Minta Prabowo Desak Pramono Ubah UMP DKI 2026 Jadi Rp 5,89 Juta§ion=Megapolitan' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

“Jadi kami minta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan ini, mendesak, memanggil, Wamen dan Menaker memang udah enggak ada manfaat lah. Udahlah Pak Wamen Pak Menaker hentikan sandiwara-sandiwara ini,” ujar dia.

Ia menilai, penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 jutaan tidak masuk akal jika dibandingkan dengan tingginya biaya hidup di Ibu Kota.

Iqbal membandingkan upah pekerja di Jakarta justru lebih rendah dibandingkan buruh pabrik di kawasan industri Karawang dan Bekasi.

Padahal, banyak pekerja di Jakarta yang bekerja di gedung pencakar langit dan perusahaan besar.

“Tidak masuk akal upah para pekerja karyawan yang bekerja di gedung-gedung bertingkat, di gedung-gedung pencakar langit, kalah upahnya dengan pabrik panci di Karawang, kalah upahnya dengan pabrik plastik di Bekasi,” ucap Iqbal.

Baca juga: Said Iqbal: Tak Masuk Akal, Upah Pekerja Jakarta Kalah dari Buruh Pabrik Panci di Karawang

Selain menyoroti besaran UMP, Said Iqbal juga mengkritisi kebijakan insentif yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia meminta agar insentif tersebut dialihkan menjadi subsidi upah dalam bentuk uang tunai.

“Kalau memang mau diberikan insentif bentuknya adalah subsidi upah, transfer cash money. Jadi yang ditransfer adalah dalam bentuk apa namanya rupiah, cash, yang kita sebut dengan subsidi upah,” kata dia.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menawarkan sejumlah insentif sebagai dukungan tambahan di luar penetapan UMP DKI Jakarta 2026.

Insentif tersebut meliputi fasilitas transportasi gratis menggunakan Transjakarta, subsidi air bersih dari PAM Jaya, subsidi pangan, serta layanan kesehatan gratis bagi buruh yang belum ditanggung oleh perusahaan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang