jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut partainya sejak awal memang merasa terlalu mahal harga untuk mencabut hak rakyat dalam memilih pemimpin di daerah.
Hal demikian dikatakan Andreas menyikapi temuan terbaru LSI Denny JA yang menyatakan mayoritas publik menolak wacana pilkada melalui DPRD.
BACA JUGA: Pemilih Prabowo Subianto Banyak Tolak Pilkada Melalui DPRD, Lihat Angkanya
"Dari awal PDI Perjuangan melihat terlalu mahal harga yang harus dibayar kalau memaksakan untuk mengambil kembali hak yang sudah diberikan kepada rakyat," kata dia kepada awak media, Kamis (8/1).
Andreas merasa persoalan efisiensi anggaran seharusnya tidak menjadi alasan untuk mencabut hak rakyat untuk memilih pemimpin.
BACA JUGA: Ini Alasan Mayoritas Publik Menolak Pilkada Melalui DPRD
"Seharusnya banyak ruang yang bisa diefisienkan," kata dia.
Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkap bahwa 66,1 persen publik menolak wacana pilkada diubah dari langsung menjadi melalui DPRD.
BACA JUGA: Mayoritas Konstituen Golkar, Gerindra, & PKB Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD
Data tersebut tertuang dalam temuan LSI Denny JA pada 10-19 Oktober 2025 berjudul Mayoritas Publik Menolak Pilkada Oleh DPRD.
"66,1 persen menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali," kata Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa saat memaparkan temuan pihaknya, Rabu (7/1).
LSI Denny JA dalam temuan teranyar juga menyebut responden yang setuju pilkada secara langsung sebesar 28,6 persen dan pihak tak menjawab 5,3 persen.
LSI Denny JA dalam temuan teranyar juga mengungkap alasan publik menolak pilkada melalui DPRD.
Ardian menyebut satu di antaranya ialah memori kolektif masyarakat Indonesia yang selama sekitar 20 tahun sudah merasakan pemilihan langsung.
"Jika semua berubah dengan perubahan yang tidak berdasar terhadap asumsi yang bs diterima publik, tentu penolakan juga berat," ujarnya.
Selain itu, alasan publik menolak pilkada melalui DPRD karena rakyat tidak percaya lembaga legislatif.
"Berbagai riset, DPRD maupun DPR masuk ke institusi yang rendah trust publiknya," ujar Ardian.
Adapun, LSI Denny JA melibatkan 1200 responden untuk melaksanakan survei Mayoritas Publik Menolak Pilkada Oleh DPRD.
LSI Denny JA memilih responden berdasarkan metodologi multi-stage random sampling yang diwawancara secara tatap muka kuisioner. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
