Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 membengkak mencapai Rp 691 triliun atau 2,92% terhadap produk domestik bruto, mendekati batas yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 3% PDB. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beralasan, membengkaknya defisit APBN dibutuhkan untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh.
“Sebenarnya kalau saya buat nol defisitnya juga bisa, saya potong anggaranya, tapi ekonominya morat marit,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1).
Ia menjelaskan, pemerintah tidak memangkas belanja meski pendapatan negara lebih rendah dari proyeksi. Ini karena masih membutuhkan stimulus untuk menggerakkan ekonomi.
“Pasti nanya kenapa nggak dipotong belanjanya supaya defisitnya tetap kecil? Kita tahu kan ekonomi sedang mengalami down atau turun ke bawah, sehingga harus memberikan stimulus ke perekonomian,” ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh berkesinambungan. Defisit APBN pun tetap dijaga di bawah 3% meski membengkak dari target awal.
Defisit APBN yang membengkak pada tahun lalu terjadi karena pendapatan negara yang hanya mampu mencapai Rp 2.756,3 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp 3.451,4 triliun.
Pendapatan negara pada tahun lalu hanya mencapai 91,7% dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun, bahkan di bahwa outlook laporan sementara sebesar Rp 2.865,5 triliun. Sedangkan capaian realisasi belanja negara lebih tinggi, yakni mencapai 95,3% dari APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun dan mendekati outlook sebesar Rp 3.527,5 triliun.
Realisasi belanja pemerintah ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2,602,3 triliun atau 96,3% dari target dan belanja K/L Rp 1,500,4 atau 129,3% dari target. Belanja non K/L tercatat sebesar Rp 1,102,0 triliun atau baru 71,5% dari target dan transfer ke daerah yang sudah disalurkan Rp 849,0 triliun atau 92,3% dari target.
