Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah hingga saat ini belum mengambil keputusan final terkait rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2026.
Hal itu dikatakan Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (08/01/2026).
“Lihat kondisi keuangan seperti apa harusnya kalau semuanya saya bisa lihat tapi saya butuh melihat 1 triwulan lagi, abis itu triwulan 2 baru bisa bahas terkait kenaikan belanja-belanja pemerintah,” ujar Menkeu Purbaya seperti dikutip di Jakarta.
Menkeu Purbaya secara terbuka menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan waktu tambahan sekitar tiga bulan sebelum menetapkan keputusan akhir.
“Kebijakan yang dinanti jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia ini masih berada dalam tahap evaluasi mendalam, terutama menyangkut kondisi fiskal dan stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar dia.
Ia menjelaskan, kebijakan belanja negara yang berdampak luas kemungkinan baru dapat dibahas setelah evaluasi ekonomi rampung.
“Habis itu mungkin triwulan kedua ke sana baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin bersikap tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan strategis yang berdampak luas.
Penundaan keputusan kenaikan gaji PNS 2026 bukan tanpa alasan. Menurut Purbaya, sinkronisasi data ekonomi nasional menjadi faktor utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Dia mengatakan pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh indikator ekonomi, mulai dari penerimaan negara, belanja wajib, hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi, berada dalam kondisi yang aman.
“Evaluasi triwulan pertama tahun 2026 disebut sebagai fase krusial. Dari periode ini, pemerintah akan memperoleh gambaran nyata tentang kemampuan fiskal negara,” tandas Menkeu Purbaya.
