MBG Sasar 82,9 Juta Penerima pada 2026, Prioritas Pada Ibu Hamil dan Balita

JAKARTA, KOMPAS – Tahun kedua pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG menargetkan perluasan cakupan penerima manfaat serta peningkatan mutu pelayanan. Dalam perluasan penerima manfaat, prioritas akan diberikan pada periode 1.000 hari pertama kehidupan yakni mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak usia dua tahun.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam konferensi pers “Capaian Satu Tahun MBG dan Operasional Perdana MBG di Tahun 2026” di Jakarta, Kamis (8/1/2026) menyampaikan, pada tahun 2026, program MBG akan lebih ditargetkan untuk menghasilkan makanan dengan gizi seimbang dan berkualitas. Hal itu diharapkan dapat semakin mempercepat pertumbuhan anak-anak serta mengentaskan persoalan tengkes di Indonesia.

“Yang jelas, ibu hamil dan anak balita itu sudah menjadi bagian dari program utama kita. Bahkan, di 2026 ini kita akan utamakan di 1.000 hari pertama kehidupan,” tuturnya.

Bahkan, di 2026 ini kita akan utamakan (MBG ) di 1.000 hari pertama kehidupan.

Menurut dia, 1.000 hari pertama kehidupan merupakan periode emas untuk mencegah tengkes atau stunting pada anak. Jika periode tersebut bisa dioptimalkan, perkembangan otak anak bisa maksimal sehingga diharapkan dapat menjadi generasi emas di kemudian hari. Untuk itu, pemerintah menargetkan seluruh sasaran penerima manfaat yang berada pada kelompok periode 1.000 hari pertama kehidupan tersebut dapat menerima program MBG.

“Kita akan pastikan program untuk seluruh ibu hamil dan anak balita di seluruh wilayah Indonesia tahun 2026 tidak ada yang terlewat sehingga di akhir 2026 kita harapkan angka stunting menurun drastis,” kata Dadan.

Ia menyebutkan, saat ini setidaknya sudah ada 55,1 juta penerima manfaat program MBG. Ditargetkan, jumlah itu terus bertambah hingga 82,9 juta pada 2026. Selain itu, sudah ada 19.188 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang beroperasi.

Dadan menyebutkan, selain perluasan sasaran penerima manfaat, program MBG pada 2026 juga akan menekankan pada peningkatan kualitas layanan. Seluruh SPPG yang beroperasi pada 2026 ditargetkan melakukan proses sertifikasi dan akreditasi.

Dengan begitu, makanan yang diberikan ke masyarakat bisa dipastikan tidak hanya bergizi tetapi juga aman untuk dikonsumsi. “Kita akan terus kejar target 82,9 juta (sasaran) sambil terus memperbaiki diri untuk sekaligus melakukan sertifikasi dan akreditasi sehingga kita akan bisa mengelompokkan satuan pemenuhan gizi berbasis kualitas layanan,” ujarnya.

Dadan menyebutkan, dari 19.188 SPPG baru 20 persen yang mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemenuhan sertifikasi dan akreditasi tersebut akan terus didorong untuk seluruh SPPG.

Secara terpisah, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus menyampaikan, Kementerian Kesehatan berperan untuk mengawasi standar keamanan pangan yang dihasilkan oleh setiap SPPG di seluruh wilayah. Sertifikasi SLHS menjadi salah satu instrumen dalam pengawasan tersebut.

Kepemilikan SLHS menunjukkan seluruh proses yang dijalankan oleh SPPG telah terjamin, mulai dari kebersihan dapur, pengolahan makanan, hingga pemeriksaan laboratorium dari makanan yang dihasilkan. Setifikasi tersebut tidak bisa langsung diberikan pada seluruh SPPG yang telah beroperasi. Proses evaluasi dan penilaian perlu dilakukan terlebih dahulu.

Dadan mengatakan, pemerintah menargetkan pula zero defect atau tanpa kesalahan pada program MGB, termasuk tanpa kejadian keracunan atau insiden keamanan pangan. Pada Oktober 2025 tercatat sebanyak 85 kejadian keracunan dalam program MBG. Jumlah itu menurun menjadi 40 kejadian pada November 2025 dan 12 kejadian pada Desember 2025.

“Kami targetkan sesuai instruksi Bapak Presiden untuk terus memperbaiki kualitas agar terjadi zero defect di tahun 2026, sambil terus kita meningkatkan jumlah dan tingkat pelayanan,” tuturnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menambahkan, program MBG merupakan salah satu program strategis dari Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut harus dipastikan berjalan baik dengan kualitas yang terjaga.

“Kualitas ini termasuk dari rantai pasok di mana gizi harus dicukupi dari bahan baku yang ada di sekitar wilayah SPPG dan wilayah dapur yang ada. Perlu dipastikan pula (bahan baku) dimasak dengan baik dan dikirim jua dengan baik sehingga pada saat dimakan anak-anak dengan standar gizi yang terjaga,” ujar dia.