Swasembada Pangan dan Angan Peladang

Pemerintah kembali mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Klaim itu melahirkan banyak diskursus, tak hanya soal definisi, tetapi juga kisah pilu di balik proyek strategis nasional yang mendukung angan-angan tersebut.

Iber Djamal (85), peladang tradisional dan tokoh adat asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, mendengar berita bagaimana Presiden Prabowo Subianto mengumumkan swasembada pangan dengan menabuh alu (alat penumbuk padi). Memorinya terlempar ke 30 tahun lalu saat proyek sejuta hektar pemerintah masuk ke kampung halamannya.

Ia tak pernah menanam padi di sawah. Sesuai tradisi Dayak, Iber menanam di antara hutan, membuka sedikit lahan, lantas berpindah ke lokasi lain. Teknik itu disebut berladang gilir-balik.

Semuanya runyam kala hutan dibabat ekskavator. Kompas mencatat, pada 11 Juni 1995, pembukaan hutan dimulai. Menteri Pertanian Sjarifuddin Baharsjah saat itu diperintah langsung oleh Presiden Soeharto untuk segera membangun irigasi dan lahan persawahan di Kalteng seluas 1 juta hektar. Soeharto bahkan meminta Sjarifuddin untuk menambah 500.000 hektar lagi.

​”Kami menolak, tapi kan jalan terus (proyeknya), akhirnya tidak bisa ke ladang,” ungkapnya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Iber bercerita, setelah hutan dibuka, gambut mengering, kebakaran hebat melanda setahun setelah hutan dibuka, tepatnya 1996, begitu juga tahun berikutnya. Pada 2015, kebakaran melanda kembali, berladang dengan membakar pun dilarang. Ladang ditinggalkan.

Food estate masuk menggunakan lahan yang sama yang dibuka 30 tahun lalu. Ladang Iber yang tersisa, ditanami karet, kemudian dibuka menjadi sawah. Ia tak senang, tapi enggan sedih. Ia mencoba berpikir positif. ”Ya, bertahun-tahun gak berladang, sekarang bisa berladang lagi meski hasilnya tidak seberapa,” katanya.

Sawah Iber dikelola anaknya. Dirinya hanya sibuk menanam buah-buahan lokal di sekitar rumah. Sayangnya, sawah itu tak terlalu menghasilkan. ”Hasilnya kadang 1 ton, kadang 2 ton, kadang 3 ton, tapi cukup untuk membayar rindu ke ladang,” ungkapnya.

Iber berharap pemerintah jangan meninggalkan peladang tradisional. Banyak peladang tradisional yang kini kehilangan ladang, atau berubah menjadi sawah, perlu pendampingan penuh. ”Harus didampingi, jangan ditinggalkan,” katanya.

Rabu (7/1/2026) siang, Presiden Prabowo Subianto juga berkisah, bagaimana setelah kemerdekaan, bangsa ini ditopang oleh petani. Banyak tentara diberi makan oleh para petani.

​”Lalu siapa yang mendukung kemerdekaan? Yang mendukung adalah rakyat Indonesia. Siapa yang memberi makan para tentara? Yang memberi makan adalah petani Indonesia,” kata Prabowo.

Prabowo mengungkapkan betapa pentingnya peran petani di Indonesia. Sektor pertanian membuat Indonesia tidak bergantung pada negara lain. Menurutnya, swasembada pangan di sektor pertanian memengaruhi sektor lainnya, seperti energi. Ia mencontohkan minyak kelapa sawit yang bisa dihasilkan menjadi biodiesel untuk solar, serta singkong yang bisa menjadi bioetanol.

”Satu tahun kita sudah swasembada, satu tahun kita berdiri di atas kaki kita sendiri dan tidak bergantung pada negara lain. Saya yakin, setelah ini kita tak terhentikan, dengan swasembada pangan di mana-mana, tidak hanya beras, tetapi jagung juga dalam waktu dekat akan swasembada, pakan akan murah untuk semua peternak dan petani, kita sudah turunkan harga pupuk. Prestasi yang saya idamkan adalah di mana harga-harga turun, harga benih turun, harga untuk rakyat kita terjangkau di semua bidang,” ungkap Prabowo.

Menteri Amran Sulaiman dalam pidatonya memaparkan sejumlah capaian sektor pertanian. Ia menyebut produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton, meningkat 13,36 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 30,62 juta ton. Selain itu, pemerintah memastikan tidak ada impor gula putih pada 2026, seiring optimalisasi produksi tebu, termasuk 50 persen kontribusi dari PTP di Jawa Timur.

Amran menyebut, pada 2025 ekspor padi mencapai Rp 629 triliun dengan penurunan impor hingga Rp 321 triliun. ”Ini bukan kerja Kementerian Pertanian sendiri. Ini berkat semua tim lintas kementerian dan lembaga, terutama 160 juta petani di Indonesia,” ujarnya.

​Selama satu tahun, kata Amran, ada 25 regulasi yang dicetak untuk membantu peningkatan produktivitas petani di seluruh Indonesia. ”Harga pupuk turun sampai 20 persen dengan kapasitas yang dinaikkan. Ini tak berhenti di sini, harus terus dilanjutkan dan meningkat terus,” ucapnya.

Pengamat pertanian dari IPB University Dwi Andreas Santoso mengatakan, swasembada pangan tidak mungkin dicapai karena definisinya begitu luas. Menurut Andreas, yang diklaim pemerintah saat ini merupakan swasembada beras.

”Seharusnya disebut swasembada komoditas saja karena pangan itu luas sekali. Data yang saya kumpulkan dalam 10 tahun terakhir impor 12 komoditas pangan meningkat dari 22,4 juta ton menjadi 33,4 juta ton. Terjadi peningkatan 12 juta ton, artinya belum swasembada,” ungkap Andreas.

​Impor 12 komoditas pangan tersebut meliputi beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi-kerbau, daging ayam, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, dan ikan.

Impor beras, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor 4,52 juta ton beras sepanjang 2024. Jumlah impor ini naik sekitar 47,38 persen dari 2023 sebanyak 3,06 juta ton. Pada 2025, pemerintah tidak lagi mengimpor beras konsumsi.

”Swasembada maknanya, produksi pangan domestik itu sama atau lebih besar dari yang dikonsumsi,” ungkap Andreas.

​Walakin, kata Andreas, pemerintah harus mempertahankan situasi sekarang, tetapi dilanjutkan ke komoditas lain. Menurut Andreas, jika swasembada beras, Indonesia sudah mencapainya beberapa kali.

Menambahkan hal itu, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, capaian pemerintah masih dibayangi berbagai tantangan. Khudori mengutip catatan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang memperkirakan produksi beras Indonesia pada 2026 sebesar 33,6 juta ton, turun dari produksi 2025 (34,71 juta ton).

Merujuk laporan itu, penurunan produksi beras terjadi karena luas panen dan produktivitas turun bersamaan. Luas panen turun dari 11,4 juta hektar menjadi 11,3 juta hektar dan produktivitas turun dari 4,71 ton gabah per hektar menjadi 4,68 ton gabah per hektar.

”Ini seyogianya diperlakukan sebagai peringatan agar pemerintah melakukan segala hal agar produksi tidak turun. Jangan sampai setelah diumumkan (swasembada), produksi justru turun lagi,” ungkapnya.