Pemerintah Serius Tekan Biaya Haji, Aset Indonesia di Makkah Mulai Dimaksimalkan-Beranda Nasional

Jakarta: Ibadah haji sebagai rukun Islam kelima selalu menjadi tujuan jutaan umat Muslim Indonesia setiap tahunnya. Namun, biaya haji kerap berubah dan cenderung meningkat akibat berbagai faktor, seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, kebijakan pemerintah Arab Saudi, serta tingginya biaya hidup di Tanah Suci.

Pemerintah terus berupaya menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang selama ini kerap mengalami kenaikan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah menguasai aset berupa lahan dan bangunan milik Indonesia di Makkah, Arab Saudi, guna mengurangi beban biaya terbesar dalam pelaksanaan haji.
 

Melansir Media Indonesia, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menilai kepemilikan aset oleh Indonesia di Makkah akan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi biaya penyelenggaraan haji. Selama ini, porsi terbesar biaya haji terserap untuk kebutuhan akomodasi dan katering jamaah.

Dengan aset yang dimiliki sendiri, ketergantungan terhadap pihak ketiga dapat dikurangi. Selain itu, pengelolaan dan perputaran dana haji tetap berada di bawah kendali pemerintah Indonesia.

“Yang jelas akan signifikan. Karena semuanya di bawah kontrol kita. Istilahnya keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Kita bisa lebih efisien karena katering, hotel, dan lain-lain langsung milik kita,” ujar Dahnil saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta. Hotel Indonesia di Makkah Sudah Beroperasi Dahnil menjelaskan, Indonesia saat ini telah memiliki sejumlah aset di Tanah Suci. Salah satunya adalah bangunan yang telah beroperasi sebagai hotel untuk melayani jamaah haji.

“Tower pertama itu hotel yang sudah beroperasi, yakni Novotel di daerah Taher. Sisanya adalah tanah yang lokasinya dekat dengan hotel Novotel tersebut,” ungkapnya.

Kepemilikan aset ini dinilai membawa banyak keuntungan. Selain menghemat anggaran negara dan dana jamaah, pemerintah juga memiliki fleksibilitas lebih besar dalam meningkatkan standar pelayanan haji secara berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas layanan tidak lagi terlalu terpengaruh oleh naik turunnya harga pasar di Arab Saudi.
  Pelunasan Bipih 2026 Hampir Tuntas Selain soal efisiensi biaya, Wamenhaj juga mengungkap perkembangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2026. Ia optimistis seluruh kuota haji akan segera terpenuhi dalam waktu dekat.

“Sudah di atas 96 persen. Insha’Allah dua hari ini bisa tuntas 100%,” ujarnya.

Langkah pengadaan aset di Makkah yang dibarengi dengan tingginya tingkat pelunasan Bipih menjadi sinyal positif bagi penyelenggaraan haji tahun ini. Pemerintah menargetkan pelaksanaan ibadah haji yang lebih mandiri, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan bagi jamaah Indonesia.

Jangan lupa saksikan MTVN Lens lainnya hanya di Metrotvnews.com. 

(Adrian Bachtiar)