Sepanjang 2010 hingga 2024, 545 Anggota DPRD Terjerat Kasus, Yusuf Dumdum: Permainan di Bawah Meja Akan Semakin Gila

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD terus menuai kritik di ruang publik dalam beberapa waktu terakhir. Apalagi setelah Partai Demokrat memberikan sinyal dukungan.

Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum, secara terbuka menyuarakan kekhawatirannya terhadap rencana tersebut yang dinilai berpotensi menggerus kedaulatan rakyat.

“Ada pepatah latin mengatakan, suara rakyat adalah suara Tuhan,” ujar Yusuf dikutip pada Kamis (8/1/2026).

Namun, menurutnya, prinsip tersebut terancam tergerus seiring munculnya kabar bahwa Pilkada tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui DPRD dan partai politik.

“Tapi muncul kabar yang sangat-sangat mengejutkan, bahwa pilkada akan dipilih melalui DPRD, dipilih lewat partai,” ucapnya.

Yusuf kemudian mempertanyakan kualitas lembaga legislatif daerah yang akan memegang kewenangan besar tersebut.

Ia menyinggung data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai dasar kekhawatirannya.

“Dan kalian tahu nggak bagaimana kualitas DPRD kita?,” Yusuf menuturkan.

“Nih, gue tunjukin ya, data dari Indonesia Corruption Watch. Jadi, sepanjang tahun 2010 hingga 2024, ada sebanyak 545 anggota DPRD yang terjerat korupsi, gratifikasi, suap, hingga penyalahgunaan anggaran,” beber Yusuf.

Kata dia, angka tersebut menjadi sinyal serius bahwa wacana Pilkada lewat DPRD justru membuka ruang masalah baru.

“Coba bayangkan saja, separah itu anggota DPRD kita. Dan sekarang muncul wacana kepala daerah akan dipilih melalui DPRD. Lah ini kan gila,” tegasnya.

Yusuf juga menyinggung sikap partai politik yang dinilainya mulai mengerucut. Ia menyebut hanya satu partai yang secara terbuka menolak wacana tersebut.

“Nah, ada tujuh partai yang sepertinya sudah setuju, kecuali PDI Perjuangan yang menolak,” imbuhnya.

Lebih jauh, Yusuf mengaku ngeri membayangkan masa depan demokrasi jika kepala daerah sepenuhnya ditentukan oleh elite partai.

“Jujur ya, gue ngebayangin kepala daerah dipilih DPRD, kok ngeri ya. Coba deh, renungkan saja,” ucapnya.

Ia menilai mekanisme tersebut berpotensi melahirkan kekuasaan yang semakin elitis dan menutup ruang oposisi.

“Kepala daerah se-Indonesia ditentukan oleh partai-partai yang cuma mikirin soal kekuasaan. Bisa jadi ya, sudah gak ada lagi yang namanya oposisi. Permainan di bawah meja juga akan semakin gila-gila,” tandas Yusuf.

Tidak berhenti di situ, Yusuf bahkan memperingatkan kemungkinan dampak lanjutan dari wacana tersebut terhadap sistem demokrasi nasional.

“Dan tidak menutup kemungkinan, ke depan nanti, presiden juga akan bisa dipilih melalui DPR atau MPR,” terangnya.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan bahwa rencana tersebut saat ini masih sebatas wacana. Namun ia bilang, jika tidak diawasi secara ketat, arah demokrasi Indonesia berpotensi mundur.

“Kita kembali lagi ke masa Orde Baru, tapi ini masih sebatas wacana,” kuncinya.

(Muhsin/fajar)