Pati, tvOnenews.com - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional penguatan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) yang dilakukan langsung oleh Bupati Pati Sudewo bersama Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra di kawasan Kantor Kecamatan Tlogowungu, Kamis (8/1/2026).
Sekolah Rakyat Kabupaten Pati ditargetkan rampung pada Juli 2026 dan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026–2027. Program ini disebut menjadi salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif.
“Ini adalah acara peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pati. Ditargetkan selesai bulan Juli 2026, sehingga tahun ajaran 2026–2027 sudah bisa digunakan,” kata Bupati Pati Sudewo.
Menurut Sudewo, pembangunan Sekolah Rakyat tersebut didukung anggaran sekitar Rp200 miliar. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Pati.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan pembangunannya berjalan lancar, selamat, tidak ada halangan apa pun, dan nanti bisa bermanfaat bagi rakyat Kabupaten Pati,” ujarnya.
Sudewo mengungkapkan, tidak semua daerah mendapatkan program Sekolah Rakyat. Di Jawa Tengah, sejauh ini baru 11 kabupaten yang menerima program tersebut.
Bahkan, Kabupaten Pati disebut menjadi daerah pertama di Jawa Tengah yang merealisasikan tahap awal pembangunan melalui peletakan batu pertama.
“Ini sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab. Pati menjadi yang pertama di Jawa Tengah melaksanakan groundbreaking Sekolah Rakyat,” katanya.
Terkait mekanisme penerimaan siswa, Sudewo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah Kabupaten Pati akan melakukan verifikasi data secara ketat agar program ini tepat sasaran.
“Miskin ekstrem itu akan kami cek secara faktual. Tidak boleh fiktif, tidak boleh ada permainan data. Kami cek berkali-kali supaya betul-betul valid,” tegas Sudewo.
Ia berharap kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
