Gerindra Hormati Putusan Demokrat yang Beralih Dukung Pilkada Lewat DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menghormati putusan Partai Demokrat yang beralih mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Padahal sebelum ini, Partai Demokrat mengusung Pilkada langsung dipilih oleh masyarakat.

Menurut Prasetyo, sikap Partai Demokrat adalah hasil dari diskusi internal partai.

"Ya kalau kita pasti menghormati ya, pandangan setiap partai masing-masing kan. Pasti tidak mungkin juga memutuskan tanpa melakukan perhitungan atau melakukan kajian-kajian itu," kata Prasetyo di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Baca juga: Demokrat: 10 Tahun Pilkada Langsung, Tak Semua Kepala Daerah Mampu Menyejahterakan Rakyat

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ini membantah perubahan sikap itu karena ada bujukan dari Partai Gerindra.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Partai Gerindra, Partai Demokrat, Pilkada DPRD, prabowo subianto&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wOC8yMjU4MzgwMS9nZXJpbmRyYS1ob3JtYXRpLXB1dHVzYW4tZGVtb2tyYXQteWFuZy1iZXJhbGloLWR1a3VuZy1waWxrYWRhLWxld2F0LWRwcmQ=&q=Gerindra Hormati Putusan Demokrat yang Beralih Dukung Pilkada Lewat DPRD§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Dia bilang, hal itu murni sikap masing-masing partai.

"Ya itu sikap masing-masing partai," beber dia.

Lebih lanjut Prasetyo membeberkan, Gerindra sudah lama mengusung pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Ini menyusul biaya politik yang mahal tak terbendung setiap Pemilihan Umum (Pemilu).

"Sudah lama kan kalau kita ini, kan. Bukan sebagai Presiden ya, beliau sebagai Ketua Umum Partai Gerindra juga sebelum-sebelum ini kan kita juga sudah lama, termasuk Revisi Undang-undang yang sebelumnya kan juga pernah sudah dibahas juga perkara ini," jelas Prasetyo.

Baca juga: Kini Dukung Pilkada via DPRD, Demokrat: Politik Itu Dinamis, Setiap Periode Ada Masanya

Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat menyatakan dukungannya terhadap pilihan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk opsi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, sikap tersebut berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.

“Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” kata Herman, dalam keterangan resminya, Selasa (6/1/2026).

“Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” sambung Herman.

Baca juga: Demokrat Kini Dukung Pilkada via DPRD, Kebijakan yang Dulu Digagalkan SBY

Herman menyampaikan, Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius.

Menurut dia, mekanisme tersebut dinilai berpotensi memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

“Namun demikian, kami juga menegaskan bahwa Pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka, demokratis,” kata Herman.

“Dan perlu melibatkan partisipasi publik, agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi,” sambung dia.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang