jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan lulusan pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP/BLK) tidak boleh berhenti di sertifikat.
Target akhirnya harus jelas, yaitu bekerja lewat jalur penempatan atau berwirausaha melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) seperti Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
BACA JUGA: Kemnaker Imbau Masyarakat Waspadai Hoaks soal BSU 2026
Hal itu diungkapkan langsung oleh Yassierli dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pelatihan Vokasi dan Perluasan Kesempatan Kerja antara Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) dan Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), di Jakarta, Kamis (8/1).
“Yang harus kami kejar bukan sekadar berapa orang dilatih, tapi berapa yang benar-benar bekerja setelah dilatih ataupun mereka yang dapat wirausaha,” kata Yassierli.
BACA JUGA: Kemnaker Terapkan Standar KHL versi ILO untuk Upah Minimum 2026
Menurut Menaker, ukuran sukses balai pelatihan tidak lagi sekadar banyaknya kegiatan atau tebalnya laporan.
Namun, hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat, terutama pada penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
BACA JUGA: Menaker Minta Perusahaan Lakukan WFA pada Akhir Tahun
Yassierli meminta setiap program pelatihan vokasi didukung data yang akurat dan bisa ditelusuri, mulai dari identitas peserta hingga status pascapelatihan—apakah terserap kerja atau langsung merintis usaha.
Dia menekankan pendekatan berbasis data ini penting agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mudah dievaluasi.
Di sisi lain, Yassierli menyoroti kapasitas BPVP Kemnaker yang saat ini baru mampu melatih sekitar 70 ribu orang per tahun, atau sekitar 1% dari total pengangguran nasional.
Kondisi ini menjadi alasan Kemnaker menyiapkan transformasi balai agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Transformasi itu mencakup penguatan balai sebagai pusat pelatihan vokasi, talent and innovation hub, pusat pelatihan dan penempatan penyandang disabilitas, hingga pusat referensi peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah.
“Tujuan utamanya membangun kembali marwah dan kebanggaan Kemnaker melalui kinerja yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Binalavotas, Darmawansyah, menyebut rapat koordinasi ini menjadi momentum menyinkronkan program prioritas lintas unit—mulai dari pelatihan vokasi, penempatan tenaga kerja, hingga perluasan kesempatan kerja.
“Sinkronisasi dilakukan pada aspek waktu, mekanisme, hingga standar operasional prosedur (SOP) agar program ini selaras dan mudah dimonitor,” kata Darmawansyah. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menaker Yakin Banget Tidak Ada Demo soal UMP
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, JPNN.com
