Pilkada oleh DPRD: Dagelan Usang Politik Lokal

ADA sesuatu yang terasa déjà vu ketika wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali diangkat. Seperti sandiwara lama yang dipentaskan ulang dengan kostum baru, dialognya tak banyak berubah: mahal, ribet, konflik, politik uang.

Dalihnya terdengar rasional, seolah disampaikan dengan nada prihatin. Namun, di balik itu, terselip satu pertanyaan mendasar yang jarang dijawab dengan jujur: mengapa solusi yang ditawarkan selalu berujung pada menyempitkan peran rakyat?

Dalam demokrasi, ingatan publik seharusnya dijaga. Sebab, demokrasi yang lupa pada sejarahnya mudah tergelincir mengulang kesalahan yang sama.

Pilkada oleh DPRD bukan gagasan baru. Ia pernah hadir, pernah ditolak, dan pernah memicu kegaduhan nasional.

Menghidupkannya kembali bukan sekadar pilihan teknis, melainkan keputusan politik yang mengandung konsekuensi serius bagi kedaulatan rakyat.

Kita pernah sampai pada titik itu. Tahun-tahun awal reformasi mencatat bagaimana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prosesnya jauh dari romantika demokrasi.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=pilkada langsung, Pilkada lewat DPRD&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wOS8wNjAwMDA0MS9waWxrYWRhLW9sZWgtZHByZC0tZGFnZWxhbi11c2FuZy1wb2xpdGlrLWxva2Fs&q=Pilkada oleh DPRD: Dagelan Usang Politik Lokal§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Lobi-lobi tertutup, transaksi politik, dan jual beli pengaruh menjadi cerita sehari-hari. Rakyat hanya menjadi penonton, menyaksikan nasib daerahnya ditentukan di ruang-ruang rapat yang sunyi dari sorotan publik.

Baca juga: Melawan Syahwat Oligarki di Balik Wacana Pilkada Lewat DPRD

Reformasi kemudian membuka jalan bagi Pilkada langsung. Ia lahir dari kesadaran bahwa kekuasaan lokal harus ditambatkan pada kehendak warga, bukan pada kompromi elite.

Pilkada langsung memang tidak suci. Ia membawa problem: biaya tinggi, konflik, politik uang. Namun, ia juga menghadirkan sesuatu yang sebelumnya langka—rasa memiliki. Rakyat tahu, suaranya dihitung. Dan itu bukan perkara kecil dalam demokrasi.

Mereka yang mendorong Pilkada oleh DPRD hari ini mengusung dalih efisiensi. Anggaran negara disebut membengkak, biaya politik dianggap tak terkendali.

Kepala daerah, katanya, terjebak utang politik yang berujung pada korupsi. Argumen ini terdengar masuk akal, bahkan memikat.

Namun, demokrasi tidak pernah hanya soal murah atau mahal. Demokrasi adalah soal siapa yang memegang kendali.

Ketika biaya menjadi satu-satunya kacamata, kita lupa bahwa harga demokrasi memang tidak murah.

Mengganti mekanisme pemilihan bukan jaminan memberantas politik uang. Ia hanya memindahkan arena transaksi dari lapangan terbuka ke ruang tertutup.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Pemilihan oleh DPRD berarti menyempitkan ruang demokrasi. Dari jutaan pemilih menjadi puluhan orang. Dari bilik suara ke meja fraksi. Dari kerumunan warga ke lobi-lobi elite. Dalam ruang sempit itulah, kekuasaan dipertaruhkan.