Jakarta, VIVA – Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa Sidharto R. Suryodipuro menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2026 dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, dan kredibilitas Dewan.
“Kami percaya dan sepenuhnya berkomitmen, seperti seluruh anggota Dewan HAM, pada prinsip-prinsip universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas dalam menangani isu hak asasi manusia, serta memperlakukan semua HAM—termasuk hak atas pembangunan—secara adil dan setara,” ujar Sidharto dalam rapat organisasi Dewan HAM PBB, Kamis.
- Dok Kemlu RI
Pernyataan tersebut disampaikan Sidharto dalam pertemuan organisasi Dewan HAM PBB yang diikuti secara daring dari Jakarta, menyusul penetapan resmi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk periode 2026.
Ia menjelaskan bahwa keputusan Indonesia untuk maju sebagai Presiden Dewan HAM berakar kuat pada Undang-Undang Dasar 1945, yang sejalan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB.
Konstitusi Indonesia, kata dia, mengamanatkan peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Mandat konstitusional tersebut, lanjut Sidharto, ditegaskan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan bahwa Indonesia harus terus membela tatanan multilateral.
Dalam tatanan itu, perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan global bukanlah hak istimewa segelintir negara, melainkan hak seluruh umat manusia.
Sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama secara erat dengan seluruh negara anggota, negara pengamat, negara non-anggota, badan-badan khusus PBB, lembaga HAM nasional, organisasi masyarakat sipil, serta organisasi regional, dengan mengakui peran vital mereka dalam arsitektur HAM global.
Sidharto juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Dewan HAM sebelumnya, Duta Besar Jorg Loeber, atas kepemimpinannya, serta menyatakan tekad Indonesia untuk melanjutkan berbagai inisiatif yang telah dirintis, termasuk upaya rasionalisasi dan peningkatan efisiensi kerja Dewan.
“Saya akan berupaya menciptakan ruang yang saling menghormati dan inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan, memastikan aksesibilitas, pencegahan diskriminasi, promosi kesetaraan gender, serta partisipasi negara-negara kurang berkembang dan negara-negara kepulauan Pasifik,” kata Sidharto.
Indonesia secara resmi mulai menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Jabatan tersebut diemban oleh Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro.
