Jakarta, IDN Times - Pemerintah Jepang menahan diri untuk tidak memberikan evaluasi langsung terhadap operasi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela baru-baru ini. Namun, mereka berencana untuk terus memantau perkembangan, termasuk tanggapan dari negara-negara terkait, dilansir NHK News, Selasa (6/1/2026).
Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, mengatakan bahwa negaranya akan melakukan upaya diplomatik untuk memulihkan demokrasi di Venezuela dan menstabilkan situasi di sana. Pernyataan tersebut datang menyusul insiden penangkapan Presiden Nicolas Maduro dari Venezuela dalam operasi militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat (AS) pada 3 Januari 2026.
"Jepang secara tradisional menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar, seperti kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum," kata Takaichi dalam unggahannya di X, Minggu (4/1/2026).
Ia juga menambahkan bahwa negaranya akan bekerja sama erat dengan negara-negara G7 dan negara regional lainnya mengenai situasi di Venezuela.
