FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Ilmu Politik Saiful Mujani memuji analisis drone empirit. Terkait sentimen penolakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD.
Walau populasi pengguna X, jauh lebih kecil dari jumlah pemilih di Indonesia secara keseluruhan. Dia menilai hal itu mengungkap hal lain.
“Betul mas Fahmi. Populasi pengguna X memang kecil dibanding total pemilih di negeri ini,” ujar Saiful dikutip dari unggahannya di X, Jumat (9/1/2026).
Karenanya, Saiful sendiri mengatakan berpegang pada survei opini publik nasional.
“Karena itu kalau mau tahu sentimen pemilih tentang berbagai isu termasuk isu pilkada oleh DPRD, saya masih bersandar pada survei opini publik nasional, survei yang saintifik,” ucapnya.
“Hasilnya representatif nasional bahwa rakyat di atas 80 persen nolak kepala daerah dipilih DPRD,” tambahnya.
Survei tersebut, menurutnya sangat solid. Konsisten dari 2013 hingga saat ini.
“Penolakan besar ini konsisten sejak survei pertama 2013 sampai terakhir Oktober 2025. Penolakan sangat solid. Jarang opini publik nasional sesolid begini,” terangnya.
“Hampir konsensus rakyat nasional dalam menolak kepala daerah dipilih DPRD,” tambahnya.
Sebelumnya, Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengungkapkan bahwa penolakan terhadap Pilkada oleh DPRD memang ramai dan emosional di media sosial, tetapi belum pernah benar-benar menyatu dalam satu suara kolektif.
Kondisi ini, menurutnya, justru membuka ruang bagi manuver politik elite.
“Bagi mereka yang berharap Pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat, ada satu pesan penting dan tidak sepenuhnya nyaman dari data Drone Emprit, media sosial memang gaduh menolak, tetapi tidak pernah satu suara,” ujar Ismail di X @ismailfahmi (8/1/2026).
Dia menambahkan, dalam konteks politik, fragmentasi suara penolakan bukanlah pertanda kemenangan.
“Dan dalam politik, ketidaksatuan suara penolakan sering kali bukan tanda kemenangan, melainkan celah peluang,” ucapnya.
Berdasarkan pemantauan Drone Emprit selama periode 5 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026, wacana Pilkada oleh DPRD memicu 10.257 percakapan dengan total lebih dari 9,19 juta interaksi lintas platform digital.
Meski angkanya besar dan emosinya kuat, arah perbincangan dinilai terfragmentasi.
“Bagi sebagian publik, ini jelas kemunduran demokrasi. Namun bagi sebagian lainnya, ini solusi pragmatis,” jelasnya.
(Arya/Fajar)
