Sekolah Darurat sebagai Fondasi Kebangkitan Pascabencana

Hari pertama sekolah—bagi sebagian besar anak Indonesia—identik dengan seragam rapi, sepatu hitam mengilap, dan ruang kelas yang kembali ramai oleh suara tawa. Namun, gambaran itu tak sepenuhnya hadir di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra pada awal tahun ajaran ini.

Banjir dan longsor yang melanda berbagai daerah memaksa ribuan keluarga mengungsi. Rumah rusak, buku hanyut, dan ruang kelas berubah menjadi lumpur. Dalam situasi seperti itulah sekolah darurat menjadi penanda penting bahwa negara tidak boleh menyerah pada keadaan.

Di tenda-tenda pengungsian—di bawah terpal seadanya, tanpa seragam dan dengan media belajar yang sangat terbatas—anak-anak kembali duduk melingkar. Mereka belajar membaca, berhitung, dan bercerita—bukan semata untuk mengejar kurikulum, melainkan untuk menjaga harapan. Pendidikan—dalam konteks bencana—bukan sekadar aktivitas akademik, melainkan upaya memulihkan martabat manusia.

Ki Hadjar Dewantara pernah menegaskan, “Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.”

Dalam situasi darurat, tuntunan itu menjadi semakin relevan. Anak-anak korban bencana membutuhkan pendidikan bukan hanya agar tetap cerdas, melainkan juga agar tetap waras, kuat, dan percaya pada masa depan.

Berbagai pengalaman kebencanaan menunjukkan bahwa sekolah darurat memiliki peran krusial. Laporan UNICEF dan UNESCO dalam berbagai krisis kemanusiaan menegaskan bahwa pendidikan darurat berfungsi sebagai safe space bagi anak-anak: ruang aman untuk kembali menemukan rutinitas, stabilitas emosi, dan rasa normal di tengah kekacauan.

Tanpa sekolah, anak-anak rentan mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan motivasi belajar, bahkan terjerumus pada risiko sosial yang lebih besar.

Di Aceh dan Sumatra, bencana banjir telah memutus kontinuitas belajar ribuan siswa. Namun, keputusan untuk tetap menjalankan sekolah darurat—meski di tenda, tanpa papan tulis layak, dan dengan alat peraga seadanya—merupakan pilihan yang tepat dan bermakna. Pendidikan harus tetap berjalan, sebab berhentinya sekolah berarti terhentinya harapan.

Nelson Mandela pernah berkata, “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Senjata itu tidak boleh diletakkan hanya karena dunia sedang runtuh. Justru di tengah puing-puing, pendidikan menemukan makna terdalamnya.

Dalam sekolah darurat, guru memikul peran yang jauh melampaui tugas pedagogis biasa. Mereka dituntut kreatif, adaptif, dan empatik. Proses belajar harus dirancang bukan sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan juga menjadi hiburan, terapi, dan ruang ekspresi. Bernyanyi, menggambar, bercerita, dan bermain menjadi metode penting untuk membantu anak-anak melepaskan ketegangan dan trauma.

Tak kalah penting, sekolah darurat harus terintegrasi dengan layanan konseling. Banyak siswa kehilangan rumah, bahkan anggota keluarga. Trauma kehilangan, ketakutan akan hujan, dan kecemasan berlebihan adalah luka yang tak kasatmata.

Guru tidak boleh dibiarkan menanggung beban ini sendirian. Negara perlu hadir melalui fasilitasi konselor dan psikolog, tidak hanya untuk siswa, tetapi juga bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang sama-sama menjadi korban bencana.

Apresiasi patut diberikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, yang mengawali tahun ajaran dengan menjadi pembina upacara hari pertama sekolah di SMA Negeri 4 Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Senin, 5 Januari 2026. Kehadiran simbolik ini memiliki makna penting sebagai dukungan moral. Pesannya jelas: negara hadir, pendidikan tidak ditinggalkan.

Namun, dukungan moral perlu diikuti kebijakan konkret. Sekolah darurat memerlukan logistik pendidikan, pelatihan guru untuk trauma-informed teaching, dan layanan kesehatan mental yang berkelanjutan. Pendidikan darurat bukan program karitatif sesaat, melainkan bagian dari strategi pemulihan jangka panjang.

Sejarah dunia memberi pelajaran berharga. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat pada Agustus 1945, Jepang berada dalam kehancuran total. Dalam berbagai catatan sejarah, Kaisar Hirohito—setelah menyatakan menyerah—menaruh perhatian besar pada keberlangsungan pendidikan.

Ia menekankan pentingnya menyelamatkan para pendidik dan melanjutkan sekolah-sekolah yang tersisa. Pesannya sederhana, tetapi visioner: selama guru masih ada, Jepang masih memiliki masa depan.

Keyakinan itulah yang kemudian menjadi fondasi kebangkitan Jepang. Dalam beberapa dekade, negeri yang luluh lantak akibat perang berubah menjadi salah satu negara maju di dunia. Sejarah membuktikan bahwa pendidikan yang dijalankan dengan serius—bahkan setelah kehancuran total—mampu mengangkat kembali martabat bangsa.

Aceh dan Sumatra bukan wilayah yang asing dengan ujian sejarah. Aceh, khususnya, mengalami salah satu bencana kemanusiaan terbesar abad ke-21. Tsunami 26 Desember 2004 merenggut lebih dari 170.000 jiwa dan meluluhlantakkan hampir seluruh pesisir Aceh.

Sebelumnya, konflik bersenjata berkepanjangan membuat pembangunan tertinggal dan angka buta huruf relatif tinggi dibanding provinsi lain.

Namun sejarah juga mencatat kebangkitan. Pasca-tsunami, lahir perdamaian melalui Perjanjian Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia. Pendidikan dan pembangunan berjalan pesat. Angka buta huruf ditekan, infrastruktur dibangun, dan masyarakat Aceh semakin mampu bersaing secara nasional.

Keistimewaan Aceh dalam menerapkan hukum Islam justru menjadi wujud pluralitas dan demokrasi Pancasila—bahwa Indonesia memberi ruang bagi kekhasan daerah dalam bingkai persatuan.

Sumatra secara umum memiliki narasi serupa: perang, kolonialisme, konflik, dan bencana alam. Namun, justru dari rangkaian ujian itu tumbuh masyarakat yang tangguh dan adaptif. Pendidikan selalu menjadi benang merah yang menghubungkan masa sulit dengan masa bangkit.

Sekolah darurat di Aceh dan Sumatra hari ini bukan sekadar respons teknis atas bencana banjir. Ia adalah investasi mental dan sosial. Pendidikan membantu anak-anak memahami bahwa hidup tidak berhenti pada musibah. Bahwa hujan deras, lumpur, dan kehilangan bukan akhir dari cerita mereka.

Pada hakikatnya, belajar memang harus berlangsung kapan saja dan di mana saja. Sepanjang hayat, dalam kondisi apa pun. Inilah esensi lifelong learning—belajar sebagai proses memanusiakan manusia. Dengan ilmu, seseorang memperoleh kemampuan untuk bangkit, menata ulang hidup, dan membangun masa depan yang lebih baik.

Sekolah darurat ibarat bola kasti yang dipukul keras: semakin kuat tekanan, semakin tinggi lentingannya. Jika dikelola dengan tepat, ujian bencana ini justru akan melahirkan generasi Aceh dan Sumatra yang lebih tangguh, empatik, dan berdaya saing.

Pendidikan yang tetap berjalan di tengah keterbatasan adalah pesan moral paling kuat bagi anak-anak kita: bahwa negara tidak menyerah, guru tidak meninggalkan, dan masa depan masih layak diperjuangkan.