PEMERINTAH Amerika Serikat merombak besar-besaran pedoman imunisasi anak dengan mengurangi jumlah penyakit yang direkomendasikan untuk vaksinasi dari 17 menjadi 11. Kebijakan baru yang dirilis Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) ini langsung menuai perdebatan tajam di kalangan tenaga kesehatan.
Dalam daftar terbaru, vaksin untuk penyakit seperti polio dan campak tetap direkomendasikan bagi seluruh anak. Namun sejumlah vaksin lain, termasuk hepatitis A, hepatitis B, dan COVID-19, kini tidak lagi bersifat wajib dan diberikan berdasarkan faktor risiko serta keputusan bersama antara dokter dan orang tua.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji kebijakan tersebut dan menyebutnya sebagai langkah yang berakar pada standar emas ilmu pengetahuan. Ia mengatakan perubahan ini telah lama dinantikan oleh sebagian masyarakat. “Banyak warga Amerika, khususnya para MAHA Moms, telah berdoa agar reformasi masuk akal ini terjadi selama bertahun-tahun,” ujar Trump dalam pernyataan daringnya.
Menteri Kesehatan Robert F Kennedy Jr, yang dikenal sebagai sosok skeptis terhadap vaksin, mengatakan kebijakan ini lahir setelah kajian mendalam. “Rekomendasi ini melindungi anak-anak, menghormati keluarga, dan membangun kembali kepercayaan terhadap kesehatan publik,” katanya.
Ia menambahkan, “Kami menyelaraskan jadwal vaksinasi anak di AS dengan konsensus internasional sambil memperkuat transparansi dan persetujuan yang berbasis informasi.”
CDC menyebut vaksin yang tetap direkomendasikan untuk semua anak meliputi campak, gondongan, rubela, polio, pertusis, tetanus, difteri, Haemophilus influenzae tipe B, penyakit pneumokokus, human papillomavirus (HPV), dan cacar air.
Sementara itu, vaksin seperti RSV, hepatitis A, hepatitis B, dengue, serta meningokokus diberikan berdasarkan risiko tertentu. Adapun vaksin COVID-19, influenza, dan rotavirus sepenuhnya diserahkan pada keputusan dokter dan orang tua.
Meski demikian, organisasi profesi medis bereaksi keras. American Academy of Pediatrics menyebut kebijakan ini “berbahaya dan tidak perlu”. Presidennya, Dr Andrew D Racine, mengatakan keputusan tersebut justru akan memperkeruh situasi.
“Amerika Serikat bukan Denmark, dan tidak ada alasan memaksakan jadwal imunisasi Denmark kepada keluarga Amerika. Kondisi penduduk, infrastruktur kesehatan, dan risiko penyakit kami sangat berbeda,” ujarnya.
“Di saat orang tua dan dokter anak membutuhkan panduan yang jelas dan akurat, keputusan yang tidak matang ini justru akan menimbulkan kekacauan dan menggerus kepercayaan terhadap imunisasi. Ini bukan cara membuat negara kita lebih sehat," tambahnya.
Kritik juga datang dari Senator Partai Republik Bill Cassidy dari Louisiana yang berprofesi sebagai dokter. Menurutnya, perubahan ini dilakukan tanpa dasar ilmiah yang memadai. “Mengubah jadwal vaksin anak tanpa masukan ilmiah yang jelas soal keamanan dan dengan minim transparansi akan menimbulkan ketakutan yang tidak perlu bagi pasien dan dokter, serta membuat Amerika semakin tidak sehat,” katanya.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada Desember lalu, yang meminta otoritas kesehatan membandingkan kebijakan AS dengan negara-negara maju lain. Pemerintah menyebut AS sebagai outlier global karena cakupan penyakit dan jumlah dosis vaksinnya lebih banyak dibandingkan negara lain.
Kontroversi ini muncul tak lama setelah CDC merevisi rekomendasi pemberian vaksin hepatitis B pada bayi. Jika sebelumnya dosis pertama dianjurkan dalam 24 jam setelah lahir, kini ditunda hingga usia dua bulan bagi bayi dengan ibu yang negatif hepatitis B. Langkah tersebut juga dikecam luas oleh dokter anak dan disebut berpotensi membahayakan kesehatan anak.
Seiring perdebatan yang terus berlangsung, para pakar menegaskan bahwa perubahan kebijakan imunisasi bukan sekadar isu administratif, melainkan keputusan yang dapat berdampak besar pada kesehatan publik dalam jangka panjang.(H-2)
