FAJAR, MAKASSAR — Tidak hanya sembilan titik Sekolah Rakyat (SR) yang sedang dibangun saat ini. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga telah menyetujui tujuh lokasi pembangunan Sekolah Rakyat baru di Sulawesi Selatan.
Setelah sembilan daerah sudah mendapatkan jatah pada tahun 2025, tahun ini pusat kembali menambah tujuh lokasi SR di Sulsel. Diantaranya di Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Selayar, Pangkep, Toraja Utara, dan Enrekang.
“Alhamdulillah 7 kabupaten sudah disetujui, tapi ada beberapa catatan yang masih harus dilengkapi,” ujar Kepala Satker Prasarana Strategis Sulsel Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Iwan.
Iwan menjelaskan bahwa ketujuh lokasi itu sudah melewati proses verifikasi lahan. Sejatinya, ada satu lokasi lain yang sudah diusulkan pada tahun lalu, yakni Bulukumba. Namun, belum dapat persetujuan akibat persoalan lahan.
“Untuk Bulukumba masih ada catatan untuk lahan. Karena lahan yang diusulkan belum clean and clear,” jelasnya.
Di antara tujuh kabupaten tersebut, pemerintah daerah masih harus memenuhi hasil evaluasi dari tim verifikasi lahan.
“Contoh Toraja Utara, ada bangunan di dalamnya eks bangunan RS, kami belum cek apakah bisa dipakai untuk kebutuhan SR atau tidak, dan strukturnya masih bagus apa tidak,” tandas Iwan.
Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal menjelaskan bahwa saat ini semua kabupaten/kota sudah mengusulkan, kecuali Makassar karena telah disiapkan Pemprov. Total 23 kabupaten/kota, ada 14 lokasi usulan baru.
“Itu (tidak bersengketa) persyaratan mutlak. Lahan yang dihibahkan ke pemerintah pusat harus clear and clean, ada bukti hukum yang sah, hitam di atas putih. Tidak boleh hanya berupa komitmen atau pernyataan lisan. Harus ada dokumen resmi dan pernyataan dari pejabat daerah,” papar Malik.
Lahan yang disiapkan juga tidak boleh merupakan lahan produktif atau lahan pertanian berkelanjutan. Sebab, akan bertabrakan dengan program nasional lainnya yaitu optimalisasi lahan dan swasembada pangan.
Rata-rata lahan yang disiapkan sekitar 7,4 hektare. Namun ada daerah seperti Sidrap yang menyiapkan hingga 10 hektare.
“Karena itu, perencanaan anggaran biasanya sekitar Rp200 miliar per bangunan. Khusus Sidrap mencapai Rp250 miliar karena lahannya lebih luas dan dilengkapi fasilitas tambahan seperti lapangan sepak bola dan sarana olahraga lainnya,” tukasnya. (uca)
