MAKASSAR, FAJAR – Ada peluang kepala daerah akan diganti penjabat (Pj) pada 2030 nanti. Aroma konflik kepentingan sangat besar.
Jika masa jabatan kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024 dan dilantik pada 2025 tak diperpanjang, maka kemungkinan besar Pj yang akan mengisi. Baik gubernur, maupun wali kota/bupati.
Tak seperti anggota dewan di DPRD kabupaten/kota dan provinsi yang kemungkinan masa jabatan diperpanjang, kepala daerah justru akan habis masa jabatan tanpa perpanjangan pada 2030. Selanjutnya, Pj yang akan menjabat hingga pilkada serentak pada 2032.
Wacana mengenai Pemilu lokal yang mundurkan terus diperbincangkan. Namun kondisi ini diprediksi akan memicu lahirnya banyak kepentingan, khususnya jika penunjukan Penjabat (Pj) dilakukan.
Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Sukri Tamma menilai, kepentingan sudah jelas ada ketika daerah dipimpin oleh Pj. Hanya saja, kepentingan itu dari dan untuk siapa, akan terlihat kemudian.
“Kepentingan itu jelas ada, sangat mungkin dan peluangnya sangat besar. Akan tetapi, kepentingan itu oleh siapa, dari siapa, dan untuk siapa, tentu kita akan melihat lagi nanti seperti apa,” ujarnya kepada FAJAR, Kamis, 8 Januari 2025.
Kepentingan itu juga akan makin besar seiring panjangnya waktu kekosongan kepala daerah definitif. Sehingga, bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
“Apalagi, kan, dua tahun atau paling lama 2,5 tahun. Jadi mungkin saja ada kepentingan yang melekat di dalamnya. Tetapi sekali lagi, kepentingan itu dari siapa dan untuk siapa kita belum bisa ketahui,” lanjut Dekan FISIP Unhas itu.
Namun begitu, dalam hal menjalankan pelayanan kepada publik, dia menganggap tidak akan ada masalah yang signifikan. Sebab, selama ini kita sudah memiliki pengalaman terkait itu dan bahkan ada Pj yang menjabat selama satu tahun.
“Kalau soal pemerintahan akan stagnan, tentu tidak. Semuanya akan berjalan normal seperti biasanya, karena kita juga kan sudah ada pengalaman mengenai hal itu. Jadi pelayanan untuk publik akan tetap berjalan baiklah,” jelasnya.
Selain itu, kewenangan Pj juga sangat terbatas. Mereka tidak bisa mengambil kebijakan strategis dan krusial, kecuali dalam hal perintah dari pemerintah pusat. Sehingga, program-program yang akan dijalankan juga hanya bersifat layanan publik.
“Pj memiliki kewenangan yang terbatas dalam pengambilan keputusan, dan keputusan mereka harus disetujui oleh pusat. Jadi Pj harus memastikan pemerintahan tetap berjalan sambil menunggu kepala daerah definitif hadir kembali,” terang Sukri Tamma.
Selain itu, memang bisa saja terjadi dampak kepentingan ketika kepala daerah dipimpin oleh Pj. Akan tetapi, dalam masa transisi semuanya harus berjalan dengan transparan, sehingga lebih mudah untuk diawasi.
“Kepentingan Pj dapat mempengaruhi penempatan posisi dan kepentingan tertentu. Namun, perlu diingat bahwa transisi pemerintahan harus tetap terbuka dan transparan,” tuturnya.
Inkonstitusional
Wali Kota Makassar periode 2014-2024, Moh Ramdhan Pomanto sebelumnya telah menyampaikan, mengundur waktu pilkada dan memperpanjang masa jabatan kepala daerah dianggap sebagai hal yang menyalahi konstitusi. Sehingga, itu terlalu naif jika harus dipaksakan berlaku.
“Saya kira itu jelas sudah menyalahi konstitusi, karena aturannya sudah jelas. Kemudian, saya ini korban, masa jabatan saya dipangkas satu tahun, maka aneh kalau ada yang ditambah,” kata Danny, sapaannya.
Berkaitan dengan kemungkinan penunjukan Pj kepala daerah, dia mengaku belum memiliki gambaran sejauh itu. “Soal itu saya justru belum memiliki gambaran skemanya seperti apa. Yang jelas, kalau diperpanjang, maka itu aneh,” jelasnya. (wid/zuk)
